2 Bulan 4 Hari Menjabat, Pj Gubernur Banten A Damenta Diapresiasi

SERANG, INFORADAR.ID - Dalam waktu dua bulan empat hari, Pj Gubernur Banten, A Damenta telah melakukan banyak hal positif bagi jalannya roda pemerintahan di Provinsi Banten yang baik.

Salah satu hal yang perlu diapresiasi ialah, Pj Gubernur Banten A Damenta berhasil melakukan langkah dan kebijakan strategis di Pemprov Banten.

Seperti mengeluarkan kebijakan pengisian jabatan Pj Sekda Banten dan 14 pelaksana tugas (Plt) kepala OPD yang sudah lama dibiar­kan kosong.

”Ini Keputusan yang tepat,” kata Pengamat Kebijakan Publik, Yhannu Setyawan, Kamis 20 Februari 2025.

Yhannu menilai, posisi Sekda dan 14 kepala OPD merupakan jabatan strategis dan tidak boleh dibiarkan terlalu lama kosong. Sehingga pengisian sejumlah jabatan dengan penunjukan Pj serta sejumlah Plt menjadi langkah yang tepat.

“Kenapa harus dikritisi? Itu kan sudah benar, karena jika dibiarkan kosong terlalu lama itu tidak baik bagi birokrasi,” kata Yhannu.

Diketahui, Nana Supiana dilantik menjadi Pj Sekda Banten setelah sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana harian (Plh) Sekda Banten.

Pelantikan Nana Supiana sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2025 tentang Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

“Plh itu kewenangannya terbatas, sehingga untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan perlu diisi oleh Pj terlebih dahulu,” katanya.

Hal serupa berlaku pada proses rotasi jabatan yang dilakukan A Damenta terhadap belasan pejabat belum lama ini.

Yhannu yakin jika rotasi jabatan itu dilakukan dengan melihat daya ukur tertentu, yang nantinya bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Prinsip utamanya organ pemerintahan di daerah harus tetap bisa bekerja dan berjalan memberikan layanan kepada seluruh rakyat,” katanya.

Yhannu juga memahami stigma dari masyara­kat jika rotasi jabatan harus dilakukan oleh Gubernur Banten definitif. Namun, kekosongan jabatan dan pembenahan OPD harus tetap dilakukan.

“Jangan sampai terjadi ‘government shutdown’ dan layanan masyarakat terganggu, apalagi berhenti hanya karena tidak ada yang melaksanakannya,” ucap Pendiri Election & Democracy Studies ini.

Sumber: