Denny, Mau Apa Sebenarnya?

Oleh Ahmad Sihabudin,Dosen Komunikasi Lintas Budaya, FISIP, Untirta 

 

Ada manusia yang kalau muncul membuat persoalan menjadi terang. Ada pula yang kehadirannya justru membuat persoalan yang sudah rumit menjadi semakin ramai.

Belakangan, nama Denny Indrayana kembali sering muncul di ruang publik. Bukan karena sebuah putusan hukum yang telah selesai, bukan pula karena sebuah perkara besar yang berhasil ia tuntaskan, tetapi karena serangkaian pernyataan dan manuver politik-hukum yang membuat publik bertanya-tanya: sebenarnya apa yang sedang diperjuangkan?

Mula-mula ada sayembara mencari ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hadiahnya Rp100 juta. Belakangan, nilainya bahkan diberitakan menembus lebih dari Rp1 miliar.

Belum selesai soal ijazah, muncul desakan agar Gibran mundur atau diberhentikan. Kemudian muncul pembicaraan mengenai pemakzulan. Bahkan Denny menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang pada pokoknya mendesak agar Gibran diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden.

Publik pun boleh bertanya: ini sebenarnya perjuangan hukum, perjuangan demokrasi, atau perjuangan mencari panggung? Pertanyaan itu tentu tidak boleh dijawab dengan tuduhan. Tetapi demokrasi juga tidak melarang rakyat bertanya.

Dari Sayembara Ke Pemakzulan

Saya sebenarnya tidak keberatan kalau seorang warga negara mempertanyakan keabsahan dokumen pendidikan seorang pejabat publik. Kalau ada dugaan pelanggaran hukum, silakan diuji melalui jalur hukum. Kalau ada bukti, serahkan kepada lembaga yang berwenang. Itulah demokrasi.

Yang membuat saya agak heran adalah ketika persoalan yang seharusnya dapat diuji melalui prosedur hukum berubah menjadi semacam tontonan nasional. Ijazah menjadi sayembara. Sayembara menjadi polemik. Polemik berkembang menjadi tuntutan mundur. Tuntutan mundur berkembang menjadi pemakzulan.

Lalu publik disuguhi perdebatan baru: siapa yang bisa memakzulkan siapa? Di tengah semua itu, rakyat biasa hanya bisa garuk-garuk kepala.

Sebab urusan hidup mereka sebenarnya sederhana: harga kebutuhan pokok, biaya sekolah anak, cicilan rumah, pekerjaan, harga beras, listrik, kesehatan dan masa depan.

Sementara para elite sibuk berdebat tentang ijazah, kursi, pemakzulan, konstitusi, kekuasaan dan siapa yang paling sah berbicara atas nama demokrasi.

Rakyat akhirnya bertanya: Kapan demokrasi itu terasa sampai ke dapur kami? Sebab demokrasi yang hanya ramai di layar televisi dan media sosial, tetapi sepi di meja makan rakyat, lama-lama terasa seperti pesta yang hanya dihadiri orang-orang yang punya undangan.

Sumber: