Denny, Mau Apa Sebenarnya?

Tetapi pertanyaan publik juga sederhana: Apakah Presiden Prabowo adalah atasan Gibran seperti seorang menteri adalah bawahan Presiden? Bukankah Presiden dan Wakil Presiden dipilih sebagai satu pasangan dalam pemilihan umum?

Kalau jawabannya ya, maka persoalan ini bukan sekadar soal suka atau tidak suka kepada Gibran. Ini soal konstitusi. Dan konstitusi tidak boleh diperlakukan seperti spanduk demonstrasi: dibentangkan ketika diperlukan, dilipat ketika tidak diperlukan.

Kalau Hukum Menjadi Panggung

Saya bukan ahli hukum tata negara. Saya juga tidak punya kepentingan membela Gibran. Bahkan kalau ada bukti bahwa Gibran melakukan pelanggaran hukum, silakan diproses. Jangan karena dia anak Presiden ketujuh, lalu kebal hukum. Tetapi prinsip yang sama juga harus berlaku kepada siapa pun.

Termasuk kepada Denny Indrayana. Jangan karena seseorang pernah menjadi pejabat, ahli hukum, pernah dekat dengan lingkaran kekuasaan, atau pernah berada dalam pemerintahan, lalu setiap pernyataannya otomatis menjadi kebenaran.

Ahli hukum pun manusia. Bisa benar. Bisa salah. Bisa objektif. Bisa pula memiliki kepentingan politik. Karena itu, yang harus diuji adalah argumennya, bukan gelarnya. Di sinilah saya merasa ada sesuatu yang ganjil dalam kegaduhan ini.

Ketika seorang tokoh hukum berkali-kali muncul dengan isu yang sangat politis, masyarakat berhak bertanya: apakah ia sedang memperjuangkan supremasi hukum atau sedang membangun kembali relevansi politiknya?

Pertanyaan semacam itu sah dalam demokrasi. Bukan fitnah. Bukan pula penghinaan. Sebab figur publik memang hidup di ruang publik. Ketika seseorang memilih menggunakan surat terbuka, media sosial, sayembara dan pernyataan publik untuk menyerang atau mengkritik pejabat negara, maka publik pun berhak memberikan penilaian.

Negeri ini Sudah Terlalu Berisik

Masalah terbesar kita hari ini sebenarnya bukan kurangnya orang yang pandai berbicara. Kita justru kebanyakan orang yang pandai berbicara. Semua orang punya mikrofon. Semua orang punya kamera. Semua orang punya akun media sosial. Semua orang bisa menjadi komentator.

Yang kurang adalah orang yang mau diam sebentar untuk berpikir: apakah yang saya katakan benar-benar menyelesaikan masalah, atau hanya menambah kebisingan?

Indonesia sudah terlalu berisik. Pagi hari kita mendengar politik. Siang hari politik. Sore hari politik. Malam hari politik.

Besok pagi muncul lagi politik dengan wajah yang berbeda. Sementara rakyat tetap pergi ke pasar. Pedagang tetap menghitung untung-rugi. Petani tetap memikirkan pupuk. Buruh tetap memikirkan upah. Orang tua tetap memikirkan biaya sekolah anak. Anak muda tetap mencari pekerjaan.

Mereka tidak terlalu peduli siapa menang debat di media sosial. Mereka hanya ingin hidup sedikit lebih tenang. Mereka ingin harga tidak naik terlalu tinggi. Mereka ingin hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.Mereka ingin pejabat bekerja. Sederhana sekali. Tetapi di negeri kita, kesederhanaan itu sering kalah oleh kegaduhan.

Rakyat Jangan Dibuat Menjadi Penonton

Sumber: