Denny, Mau Apa Sebenarnya?

Saya kira yang perlu kita kritik bukan hanya Denny Indrayana. Yang lebih penting adalah budaya politik kita yang menjadikan kegaduhan sebagai modal popularitas.

Hari ini seseorang membuat sayembara. Besok muncul bantahan. Lusa muncul tantangan. Kemudian ada podcast. Ada konferensi pers. Ada video. Ada potongan video. Ada komentar. Ada reaksi terhadap komentar. Kemudian ada komentar terhadap reaksi.

Akhirnya rakyat kehilangan pokok persoalan. Inilah yang saya sebut sebagai industri kegaduhan. Ia tidak menghasilkan beras. Tidak menghasilkan lapangan pekerjaan. Tidak menurunkan harga kebutuhan pokok. Tidak membuat sekolah lebih murah. Tidak membuat rumah sakit lebih baik. Tetapi ia menghasilkan satu komoditas yang sangat laku: perhatian.

Dan di zaman media sosial, perhatian adalah kekuasaan. Maka pertanyaan yang lebih penting bukan lagi: “Apa yang benar?” Tetapi sering bergeser menjadi: “Siapa yang paling ramai diberitakan?” Di sinilah demokrasi harus berhati-hati.

Sebab demokrasi tanpa kedewasaan publik dapat berubah menjadi pasar kebisingan. Siapa yang paling keras berteriak, dia yang dianggap paling benar. Padahal kebenaran tidak ditentukan oleh volume suara.

Jangan Gunakan Hukum Untuk Membungkus Ambisi Politik

Kalau Denny benar-benar ingin menegakkan hukum, silakan. Saya justru berharap ia konsisten. Dorong kasus payment gateway diselesaikan. Dorong semua perkara hukum diselesaikan secara transparan. Dorong lembaga penegak hukum bekerja profesional. Dorong bukti diuji di pengadilan. Dorong konstitusi dihormati.

Dan kalau Gibran memang memenuhi alasan konstitusional untuk diberhentikan, buktikan melalui mekanisme yang tersedia.

Itu baru menarik. Tetapi jangan sampai publik melihatnya sebagai sesuatu yang lain: orang yang memiliki persoalan hukum sendiri, tetapi sangat sibuk mengurusi status hukum orang lain.

Sekali lagi, status tersangka bukan berarti bersalah. Tetapi status tersangka juga bukan alasan untuk berhenti menuntut kepastian hukum. Justru orang yang paling keras bicara tentang supremasi hukum seharusnya menjadi orang yang paling konsisten meminta agar perkara hukum, termasuk yang menyangkut dirinya diselesaikan secara terang.

Rakyat Semakin “elit”

Ada ironi besar dalam semua kegaduhan ini. Elite sedang sibuk memperdebatkan kekuasaan. Rakyat sedang sibuk mempertahankan kehidupan. Elite berdebat tentang siapa yang pantas duduk di kursi kekuasaan. Rakyat sibuk mencari kursi di angkutan umum. Elite berdebat tentang konstitusi. Rakyat berdebat dengan harga kebutuhan pokok. Elite bicara tentang masa depan republik. Rakyat menghitung masa depan anaknya.

Maka jangan heran kalau suatu hari rakyat mengatakan: “Sudahlah, kami bukan tidak peduli politik. Kami hanya terlalu lelah dengan politik yang tidak selesai-selesai.”

Dan mungkin itulah bahaya terbesar dari kegaduhan yang terus-menerus. Bukan rakyat menjadi apatis. Tetapi rakyat menjadi sinis. Ketika terlalu banyak tokoh mengaku berbicara atas nama hukum, demokrasi, keadilan dan cinta tanah air, tetapi yang terlihat oleh rakyat hanyalah pertengkaran elite, lama-lama semua kata mulia itu kehilangan makna.

Hukum terdengar seperti jargon. Demokrasi terdengar seperti slogan. Cinta tanah air terdengar seperti bahan kampanye. Padahal rakyat tidak membutuhkan banyak slogan. Mereka membutuhkan kepastian.

Sumber: