Mantan Presiden dan Aura yang Tak Mau Pergi

Oleh Ahmad Sihabudin, Dosen Komunikasi Lintas Budaya, FISIP, Untirta

 

Ada satu jenis kegelisahan yang rupanya cukup sulit disembuhkan: kegelisahan melihat seseorang yang sudah tidak lagi berkuasa, tetapi tetap dihormati.

Jokowi sudah bukan Presiden Republik Indonesia. Kursi kepresidenan sudah berpindah. Istana bukan lagi tempatnya bekerja. Tidak ada lagi protokoler kenegaraan yang melekat setiap hari. Tidak ada lagi rombongan menteri yang menunggu arahan. Tidak ada lagi pidato kenegaraan, rapat kabinet, atau agenda resmi sebagai kepala negara.

Secara formal, selesai. Titik. Tetapi rupanya, bagi sebagian orang, persoalannya tidak sesederhana itu. Sebab setelah Jokowi meninggalkan Istana, ada sesuatu yang ternyata tidak ikut meninggalkan dirinya: aura kepresidenan. Lihat saja.

Xanana Gusmao—Perdana Menteri Timor-Leste—datang berkunjung ke rumah Jokowi di Solo. Mereka berbicara tentang hal-hal yang tidak ringan: peluang penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda dan penguatan perekonomian kedua negara.

Anwar Ibrahim—Perdana Menteri Malaysia—bahkan langsung menelepon ketika mengetahui Jokowi hadir sebagai undangan kehormatan dalam Penang Peace Dialogue 2026. Anwar sampai meminta maaf karena baru mengetahui kehadiran Jokowi.

Menarik, bukan?

Jokowi bukan lagi presiden. Tetapi para perdana menteri tetap datang. Tetap menelepon. Tetap menghormati. Pertanyaannya sederhana: mengapa? Nah, di sinilah persoalan menjadi lucu.

Sebab sebagian orang di negeri sendiri justru tampaknya lebih sibuk mencari alasan mengapa Jokowi tidak pantas dihormati daripada mencoba memahami mengapa orang-orang lain tetap menghormatinya.

Pertanyaan objektif seperti, “Apa yang membuat seorang mantan presiden tetap memiliki pengaruh dan respek di mata tokoh-tokoh internasional?” tiba-tiba dianggap terlalu sederhana. Sebaliknya, pertanyaan yang lebih populer adalah:

“Bagaimana caranya agar Jokowi terlihat seburuk mungkin?”

Ini bukan lagi kritik. Ini sudah mendekati hobi. Dan sebagaimana semua hobi, kalau sudah berlebihan, orang bisa lupa tujuan awalnya. Saya tidak sedang mengatakan bahwa Jokowi harus dipuja. Tidak.

Presiden, mantan presiden, menteri, gubernur, bahkan ketua RT sekalipun, semuanya boleh dikritik. Demokrasi justru hidup karena kritik. Kebijakan pemerintah boleh dipersoalkan. Keputusan politik boleh dibantah. Warisan kekuasaan boleh dievaluasi. Bahkan seorang mantan presiden pun tidak memperoleh tiket kekebalan dari kritik hanya karena pernah tinggal di Istana.

Sumber: