Pelantikan Seluruh Kepala Daerah se-Indonesia, Pesiden Prabowo Ingatkan Kepala Daerah adalah Abdi Rakyat

Pelantikan Seluruh Kepala Daerah se-Indonesia, Pesiden Prabowo Ingatkan Kepala Daerah adalah Abdi Rakyat

Live: Presiden Prabowo lantik kepala daerah seluruh Indonesia -YouTube/sekretariat presiden-

INFORADAR.ID – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 961 kepala daerah dari seluruh Indonesia dalam sebuah upacara di Istana Merdeka, Jakarta, 20 februari 2025.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa para kepala daerah memiliki peran sebagai pelayan dan abdi rakyat, yang harus bekerja demi kepentingan Masyarakat dan harus mengedepankan kepentingan Rakyat.

Pelantikan ini mencakup 33 gubernur beserta wakilnya, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota. Mereka yang dilantik akan menjalankan tugas untuk periode 2025-2030.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa meskipun mereka berasal dari berbagai latar belakang politik dan budaya, seluruh kepala daerah memiliki satu tujuan utama, yakni kesejahteraan rakyat.

BACA JUGA:Mathla’ul Anwar Siapkan 3 Tiket Umroh Hingga Beasiswa untuk Hadiah Acara Ini, Cek Link Pendaftarannya

BACA JUGA:Resmi Dilantik! Mengingat Kembali Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Tangsel Benyamin Pilar

Pesan Presiden: Kepala Daerah sebagai Abdi Rakyat 

Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa kepala daerah bukanlah penguasa, melainkan abdi rakyat. Para kepala daerah diharapkan dapat melayani masyarakat, mengayomi mereka, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Pentingnya menjaga integritas dan bekerja dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan daerah masing-masing juga menjadi sorotan dalam pidato Presiden.

 Semangat Bhinneka Tunggal Ika dan gotong royong disebut sebagai kekuatan yang harus terus dijaga untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Pelantikan Serentak, Momen Bersejarah Pelantikan secara serentak ini menjadi peristiwa bersejarah, karena untuk pertama kalinya semua kepala daerah yang terpilih dilantik pada waktu yang bersamaan di Istana Merdeka.

Langkah ini bertujuan untuk menyatukan visi pembangunan nasional di tingkat daerah dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

BACA JUGA:Cancel Culture dan Kasus Abidzar, Apa Bedanya dengan Cyberbullying?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: