Sayembara Mencari Ijazah, atau Mencari Panggung?

Sebab kalau begitu, rakyat akhirnya tidak tahu mana persoalan hukum, mana persoalan politik, dan mana sekadar pertunjukan.

Indonesia sudah terlalu banyak masalah yang benar-benar membutuhkan energi kita. Kemiskinan. Pengangguran. Pendidikan. Kesehatan. Korupsi. Ketimpangan. Harga kebutuhan pokok. Kualitas birokrasi. Investasi. Pembangunan daerah. Dan masih banyak lagi.

Tetapi kita bisa menghabiskan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk membicarakan selembar ijazah.

Bukankah ini agak lucu? Negeri yang mempunyai persoalan sebesar gunung justru sibuk mengukur ketebalan selembar kertas. Saya kira persoalan yang lebih besar bukan Gibran. Bukan pula Denny Indrayana.

Budaya Politik yang Sulit move on

Persoalan kita adalah ketidakmampuan bangsa ini berhenti ketika sebuah perdebatan sudah kehilangan manfaatnya.

Kita seperti memiliki budaya politik yang sulit move on. Kalah dalam kontestasi, tidak selesai. Kalah dalam gugatan, belum selesai. Kalah dalam argumentasi, mencari argumentasi baru. Ketika argumentasi baru tidak ada, mencari isu baru. Kalau isu baru tidak ada, mencari ijazah. Kalau ijazah belum ditemukan, dibuat sayembara.

Besok mungkin sayembara mencari tanda tangan. Lusa mungkin sayembara mencari tinta. Dan suatu hari nanti mungkin kita membuat sayembara: siapa yang menemukan alasan mengapa kita tidak pernah selesai bertengkar.

Ironisnya, semuanya dilakukan atas nama demokrasi. Padahal demokrasi bukan sekadar hak untuk berbicara. Demokrasi juga membutuhkan kebijaksanaan untuk berhenti berbicara ketika pembicaraan tidak lagi menghasilkan kebenaran.

Di sinilah para intelektual harus memberi contoh. Jangan sampai masyarakat belajar satu hal yang keliru: bahwa semakin gaduh seseorang, semakin hebat pula dirinya. Tidak.

Kegaduhan bukan ukuran kecerdasan. Viral bukan ukuran kebenaran. Banyak pengikut bukan ukuran integritas. Dan menjadi oposisi bukan otomatis berarti menjadi orang paling benar.

Begitu pula menjadi pendukung pemerintah bukan berarti harus membenarkan segala sesuatu. Kita harus belajar kembali pada ukuran yang sederhana: “bukti, hukum, akal sehat, dan kepentingan rakyat.”

Mengkritik Semacam Pekerjaan Politik Baru

Saya tidak tahu apa yang sebenarnya ada di dalam kepala Denny Indrayana. Saya tidak tahu apakah kritiknya murni persoalan hukum, dorongan politik, keyakinan pribadi, atau gabungan dari semuanya.

Dan kita tidak boleh menuduh sesuatu yang tidak dapat kita buktikan. Tetapi justru karena itulah pertanyaan korektif perlu diajukan. Jangan-jangan kritik yang terlalu lama dipelihara telah berubah menjadi semacam pekerjaan politik baru.

Sumber: