Disway Award

DPR RI Tanggap 17+8 Tuntutan Rakyat: Tunjangan Dipangkas, Anggota Nonaktif Tak Digaji

DPR RI Tanggap 17+8 Tuntutan Rakyat: Tunjangan Dipangkas, Anggota Nonaktif Tak Digaji

Konperensi Pers DPR RI-Youtube DPR RI-

6. Penguatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan DPR.

Keputusan ini ditandatangani oleh seluruh pimpinan DPR, yakni Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Bagaimana Reaksi Publik?

Salah satu aktivis dan pegiat media sosial, Ferry Irwandi, tekanan beberapa tuntutan yang belum terpenuhi, termasuk pembentukan tim investigasi independen, penyelesaian status demonstran yang masih ditahan, penarikan TNI dari tugas pengamanan sipil, serta reformasi pada institusi Polri.

“Masih banyak yang belum terjawab, soal tim investigasi independen, nasib teman-teman yang masih ditahan, kesimpulan militer dari pengamanan sipil, institusi reformasi polri dan beberapa poin lainnya,” tulis Ferry Irwandi dalam unggahan Instagramnya pada Jumat, 5 September 2025.

Selain itu, Feery Irwandi juga mengajak untuk menunggu tanggapan lanjutan dari semua institusi terkait.

Kita tunggu tanggapan lanjutan dari semua institusi terkait, mari kita pantau dan kawal bersama,”lanjutnya.

BACA JUGA: Fuad Hasan, Pemuda Asal Serang Ukir Rekor Dunia di Kompetisi CGC 2025

BACA JUGA: Ikan Tinggi Kalsium, Pilihan Cerdas sebagai Pengganti Susu

Dalam unggahan tersebut, banyak warganet yang menanggapi di kolom komentar, salah satunya dengan akun nama @blue_ot_valley.

yang mengajak untuk tidak pesimis dan tetap kompak dalam mengawalnya.

“Kawal terus saja teman-teman, jangan pesimis, walaupun kepercayaan kita sama DPR udah 0 atau bahkan mungkin minus.. kalo kita kompak dan kawal terus Bismillah bisa," tulis @blue_ot_valley.

Sebelumnya, Afu, Ferry, dan sejumlah influencer menyerahkan 17+8 Tuntutan Rakyat ke DPR, mewakili Wakil Ketua VI DPR, Andre Rosiade, dan anggota Komisi VI, Rieke Diah Pitaloka.

 Dokumen ini kemudian viral di media sosial, memicu publik terkait transparansi dan akuntabilitas DPR.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: