‎Deadline 5 September! 17 Tuntutan Rakyat yang Wajib Dipenuhi Presiden dan DPR

‎INFORADAR.ID - Gelombang aksi unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah daerah dalam sepekan terakhir merumuskan sejumlah 17+8 tuntutan rakyat.

‎Menekan kepada pemerintah terkait perbaikan tata kelola birokrasi dan penegakan hukum.

‎17+8 tuntutan rakyat digaungkan oleh Da Lopez Brother, Jerome Polin, Salsa Erwina, dan rekan-rekan lainnya.

‎Bermula dari aksi unjuk rasa yang digelar di depan kompleks parlemen pada 25 Agustus oleh pelajar dan mahasiswa.

‎Gelombang aksi yang meluas memakan korban sipil, Affan Kurniawan dan 7 korban jiwa lainnya meninggal dunia di beberapa titik aksi di Indonesia.

‎Koalisi sipil akhirnya merumuskan 17+8 tuntutan rakyat kepada presiden, DPR, ketum partai, kepolisian, TNI, dan kementrian sektor ekonomi.

‎Koalisi meminta 17 tuntutan harus diselesaikan pada 5 September 2025, sedangkan 8 tuntutan sisanya harus diselesaikan dalam satuh tahun kedepan.

‎Tuntutan berisi desakan agar pemerintah dan DPR segera melakukan perbaikan bahkan hingga reformasi tata kelola pemerintah.

‎17+8 Tuntutan Rakyat: Transparasi, Reformasi, Empati

‎17 tuntutan agar diselesaikan 5 September berisi:

1. ‎Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
2. ‎Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
3. ‎Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
4. ‎Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan represif.
5. ‎Hentikan kekerasan berlebihan oleh kepolisian dan publikasikan SOP pengendalian massa.
6. ‎Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.
7. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
8. ‎Audit kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
9. ‎Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
10. ‎Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
11. ‎Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
12. ‎Libatkan kader partai dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
13. ‎Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. ‎Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. ‎Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
16. ‎Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. ‎Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

‎8 Tuntutan dalam 1 Tahun Kedepan

1. ‎Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
2. ‎Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
3. ‎Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
4. ‎Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
5. ‎Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis
6. ‎TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
7. ‎Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
8. ‎Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan

Sumber: