Gubernur, Bupati/Walikota Diminta Kendalikan Inflasi, Presiden Minta Mendagri Keluarkan Surat Keputusan

JAKARTA, INFORADAR.ID -- Gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia diminta untuk menekan kenaikan harga komoditas yang berdampak pada inflasi di suatu daerah. Caranya dengan mendatangkan komoditas tersebut dari daerah lain yang mempunyai pasokan melimpah.

Hal itu disampaukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2022.

Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan jajaran terkait untuk bekerja sama dalam upaya pengendalian inflasi di tanah air.

Dikutip inforadar.id dari Laman Setkab.go.id, terkait mahalnya biaya transportasi yang kerap menjadi kendala dalam pengiriman komoditas antardaerah, Presiden pun mendorong adanya anggaran tak terduga yang dapat digunakan untuk menutup biaya tersebut sekaligus menyelesaikan inflasi di daerah.

Presiden Joko Widodo didampingi antara lain Menkeu Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjio dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Acara Rakornas Inflasi di Istana Negsra, Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2022. Foto: Humas Setkab--

“Transportasi itu mestinya anggaran tak terduga bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi bagi barang-barang yang ada, gunakan. Saya sudah perintahkan ke Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan entah surat keputusan, entah surat edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah,” ujarnya.

Kepala Negara menekankan, “Saya ingin bupati, wali kota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) di daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden juga menekankan pentingnya jajaran pemerintah di daerah untuk terus memantau inflasi di wilayah masing-masing,

“Provinsi harus tahu, posisi inflasi saya di angka berapa. Nanti saya ke daerah saya tanya, jangan gelagapan enggak mengerti posisi inflasi provinsinya berada di angka berapa, mana yang tinggi, mana yang pada posisi normal, mana yang pada posisi rendah, lihat,” tegasnya.

Presiden mengungkapkan, terdapat lima provinsi yang memiliki inflasi di atas 5 persen, yaitu Jambi yang berada di angka 8,55 persen, Sumatra Barat 8,01 persen, Kepulauan Bangka Belitung 7,77 persen, Riau 7,04 persen, dan Aceh 6,97 persen.

“Tolong ini dilihat secara detail yang menyebabkan ini apa, agar bisa kita selesaikan bersama-sama dan bisa turun lagi di bawah 5 (persen), syukur bisa di bawah 3 (persen),” ujarnya.

Secara nasional inflasi berada di angka 4,94 persen. Presiden mengingatkan bahwa angka inflasi tersebut masih didukung oleh tidak naiknya harga BBM karena subsidi yang digelontorkan pemerintah.

“Pertalite, Pertamax, Solar, LPG, listrik itu bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian, itu harga yang disubsidi oleh pemerintah yang besarnya hitung-hitungan kita di tahun ini subsidinya Rp502 triliun,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Presiden kembali menekankan jajarannya untuk tidak bekerja secara rutinitas karena keadaan saat ini tidak pada kondisi normal. Presiden juga meminta agar bekerja dengan melihat secara mikro bukan hanya makro,

Sumber: