Buntut Beras Bansos Ditimbun di Depok, Polda Metro Jaya Turun Tangan Lakukan Penyelidikan

JAKARTA, INFORADAR.ID - Heboh penemuan bantuan sosial (Bansos) Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupa beras yang ditimbun di Tirtajaya, Sukmajaya, Depok berbuntut panjang. 

Direktur Krimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pos Auliansyah Lubis membenarkan adanya temuan dari kasus beras bantuan sosial (bansos) pemerintah yang terkubur di lahan kosong yang berlokasi di Sukmajaya, Depok.

Dengan adanya penemuan itu, kini Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya sudah mulai melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

Beras tersebut merupakan bansos tahun 2020 yang diperuntukkan bagi warga terdampak Covid-19. 

Awal penemuan bansos tersebut, terungkap saat ahli waris menggali lahan dengan alat berat. Saat ditemukan, di karung terdapat tulisan Bantuan Presiden yang dikoordinir oleh Kementerisn Sosial (Kemensos) untuk masyarakat Sumatera, NTT dan Kalimantan. 

Lokasi tempat beras ditimbun berada persis di depan gudang kantor perusahaan ekspedisi JNE Depok. 

AKAN DISELIDIKI 

Polisi sudah datang dan melihat langsung tempat penimpunan beras bansos itu ke lokasi tempat dipendamnya beras tersebut.

Kombes Pol Auliansyah mengonfirmasi bahwa sekarang pihak kepolisian akan terus menyelidiki asal usul beras bansis yang ditimbun.

Hal tersebut dikonfirmasi Kombes Pol Auliansyah saat dirinya mengecek langsung tanah yang menjadi tempat penimbunan di Sukmajaya, Kota Depok pada Rabu, 3 Agustus 2022.

"Kita sepakat sudah semua setelah cek lokasi memang ada beras yang ditimbun," kata Auliansyah, dikutip dari laman PMJ News.

"Permasalahannnyanya adalah itu beras penimbunan atau beras rusak dan sebagainya, itu kami masih melakukan proses penyelidikan. Jadi saya belum bisa menjelaskan beras itu beras apa, mungkin update daripada penyelidikan akan segera disampaikan," tambahnya.

Menurut Auliansyah, beras yang ditimbun di lahan kosong itu mencapai 3,4 ton.

Informasi tersebut didapatkan Auliansyah secara langsung dari keterangan yang diberikan oleh pihak JNE.

Sumber: