Protes Berujung Pemecatan, 92 Pekerja PT Bungasari di PHK Usai Mogok Kerja

Faruk kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya mutasi merupakan hak prerogatif manajemen demi efisiensi operasional. 

Namun, jika mutasi dianggap tidak wajar atau melanggar perjanjian kerja bersama (PKB) dan peraturan perusahaan, hal ini dapat menyebabkan konflik.

Ia menambahkan bahwa jika mutasi tidak diatur dalam porsi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau peraturan perusahaan, kemungkinan akan timbul perselisihan. 

Ia juga menyampaikan bahwa apabila mutasi dianggap tidak adil, mogok kerja bisa muncul sebagai bentuk protes.

Faruk juga merujuk pada UU No. 13 Tahun 2003 yang melindungi hak mogok—tetapi harus mengikuti prosedur yang benar, termasuk pemberitahuan tertulis tujuh hari sebelumnya serta waktu aksi yang jelas.

BACA JUGA:5 Sifat yang membuat Kamu Dewasa Agar Bisa Meraih Impian

BACA JUGA:Kenapa Sebagian Orang Tampak Lebih Mudah Mendapatkan Pasangan? Ini alasannya

"Dalam kasus ini, serikat pekerja menyampaikan pemberitahuan mogok dari jam 07.00 hingga 18.00 WIB, namun aksi dilakukan selama 24 jam. Ini menjadi dasar perusahaan menyatakan mogok tidak sah." Jelasnya.

Faruk menegaskan bahwa pelanggaran prosedur semacam ini bisa mengakibatkan hilangnya hak perlindungan hukum bagi pekerja, dan mereka dapat dianggap mangkir jika tidak kembali bekerja setelah aksi selesai.

Ia mengatakan bahwa pelanggaran prosedur seperti itu dapat membuat pekerja dianggap tidak mendapat perlindungan dari undang-undang. 

Ia juga menjelaskan bahwa jika mereka tidak kembali bekerja setelah mogok, mereka bisa dianggap mangkir.

Meskipun pihak perusahaan memiliki dasar hukum untuk melakukan PHK, Faruk menggarisbawahi bahwa pemutusan hubungan kerja tetap harus melalui mekanisme penyelesaian sengketa sesuai UU No.2 Tahun 2004 tentang PPHI.

Sumber: