Hasil SPMB Diprotes, Puluhan Orang Tua Siswa Serbu Kantor Wali Kota Cilegon

INFORADAR.ID- Puluhan orang tua murid berkumpul di Kantor Wali Kota Cilegon pada Rabu, 25 Juni 2025, untuk menyampaikan rasa kekecewaan mereka terkait hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ajaran 2025/2026.

Kegiatan ini merupakan respons terhadap ketidakpuasan mereka terhadap sistem domisili yang dianggap tidak jelas dan menyulitkan bagi anak-anak mereka untuk dapat diterima di sekolah negeri. 

Sebelumnya, mereka telah mengunjungi Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Cilegon untuk membicarakan masalah hasil SPMB ini, tetapi tidak ada pejabat yang menemui mereka.

BACA JUGA:Sufmi Dasco dan Raffi Ahmad Kunjungi Kantor Disway, Dahlan Iskan Sambut Hangat

BACA JUGA:Malam 1 Suro 2025: Simak Jadwal dan Kalender Lengkapnya!

Aris Munandar, perwakilan orang tua siswa, mengungkapkan bahwa mereka telah menunggu sejak pagi di kantor Dindik, namun tidak ada yang menyambut mereka, Kabid tidak memberikan tanggapan, dan Bukadis sulit dihubungi.

Ia juga menjelaskan bahwa keluhan para orang tua muncul akibat ketidakcocokan antara sistem zonasi dan realita yang terjadi di hasil SPMB ini.

Banyak siswa yang dia anggap memenuhi syarat jarak dan nilai, tetapi tetap tidak diterima dalam seleksi.

“Ini sudah terjadi berulang kali setiap tahun. Zonasi dijadikan alasan, tapi kenyataannya seperti ada permainan. Apakah benar sistem zonasi yang mengatur, atau komite sekolah yang justru menentukan siapa yang bisa masuk?.”  Tegasnya.

BACA JUGA:Hukum dan Adab Potong Rambut di Bulan Muharram: Benarkah Dilarang?

BACA JUGA:7 Tips Mengelola Uang Saku ala Mahasiswa Rantau, Terapkan Langkah Ini

Ia juga mencurigai adanya permainan kuota yang tidak diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat. 

Bahkan, orang tua yang memiliki kondisi ekonomi yang kurang mampu merasa terpaksa untuk mempertimbangkan mendaftar di sekolah swasta yang biayanya jauh lebih tinggi.

Aris menambahkan bahwa orang tua siswa meminta keterbukaan dan solusi dari pemerintah terkait biaya sekolah swasta yang memberatkan, bukan hanya diam tanpa tindakan.

Sumber: