Jalan yang Bersuara, Pemimpin yang Dibicarakan

Oleh Ahmad Sihabudin, Dosen Komunikasi Lintas Budaya, FISIP, Untirta

 

INFORADAR.ID - Di suatu pagi yang berlubang—bukan hanya oleh genangan air, tetapi juga oleh janji yang lama mengendap—seekor ikan lele mendadak menjadi selebritas. Ia tidak tampil di kolam, bukan pula di sungai, melainkan di sebuah jalan desa yang seharusnya mengantar manusia pada peradaban, bukan ikan pada habitat darurat. Kamera ponsel menyala, tawa pahit berderai, dan sebuah caption sederhana lahir: “Selamat datang di tambak jalan raya.”

 

Begitulah cara masyarakat hari ini berbicara. Tidak lagi melalui surat resmi atau forum audiensi yang kaku, melainkan lewat meme, video pendek, dan satire yang menyelinap di antara algoritma. Bahasa mereka bukan lagi sekadar kata-kata, tetapi visual yang menggigit: lubang jalan ditanami pohon, genangan air dijadikan kolam ikan, bahkan belut pun “diundang” untuk meramaikan panggung absurditas infrastruktur.

 

Di tengah riuh rendah itu, satu nama kerap muncul sebagai latar perbandingan: Dedi Mulyadi. Ia bukan sekadar figur administratif, melainkan telah menjelma menjadi simbol—atau lebih tepatnya, narasi tandingan. Dalam jagat konten digital, ia sering diposisikan sebagai antitesis dari ketidakberesan: pemimpin yang turun langsung, yang hadir, yang “terlihat bekerja.” Entah sepenuhnya benar atau tidak, yang jelas citra itu hidup dan beredar, diperkuat oleh video, cerita, dan testimoni yang viral.

 

Sementara itu, di wilayah lain, terutama di Banten, jalan-jalan tampak seperti metafora yang terlalu jujur. Ia tidak lagi sekadar sarana mobilitas, tetapi cermin relasi antara rakyat dan pemimpinnya. Lubang-lubang itu seperti pertanyaan yang tak kunjung dijawab, retakan aspal seperti retakan kepercayaan. Di Pandeglang dan Lebak, masyarakat tidak lagi sekadar mengeluh—mereka berkarya. Ironisnya, karya itu adalah bentuk keputusasaan yang kreatif.

 

Apa yang sebenarnya terjadi?

 

Kita hidup di zaman ketika kritik harus “menghibur” agar didengar. Keseriusan sering kalah oleh kelucuan, dan kelucuan menjadi kendaraan bagi keseriusan. Satire menjadi bahasa baru demokrasi digital—ia tajam tetapi tersenyum, ia menyindir tetapi mengundang tawa. Dalam konteks ini, masyarakat bukan kehilangan kesabaran, melainkan menemukan medium baru untuk menyuarakan ketidakpuasan.

 

Namun, satire ini juga menyimpan paradoks. Ia efektif menyebar, tetapi belum tentu efektif mengubah. Video jalan rusak yang viral bisa mengundang jutaan penonton, tetapi belum tentu mengundang alat berat. Meme yang cerdas bisa menggugah kesadaran, tetapi tidak selalu menggugah kebijakan. Di sinilah letak ironi kedua: suara rakyat semakin nyaring, tetapi belum tentu semakin didengar secara struktural.

 

Lalu mengapa sosok seperti Dedi Mulyadi begitu sering dijadikan pembanding?

 

Barangkali karena dalam dunia yang dipenuhi representasi, kehadiran visual menjadi segalanya. Pemimpin yang terlihat bekerja—datang ke lokasi, berbicara langsung dengan warga, terekam kamera—akan lebih mudah dipercaya daripada pemimpin yang bekerja dalam diam, atau yang tidak terlihat sama sekali. Dalam era ini, persepsi tidak hanya mengikuti realitas; ia seringkali membentuk realitas itu sendiri.

 

Namun, membandingkan satu daerah dengan daerah lain tanpa memahami kompleksitasnya juga bisa menjadi jebakan. Setiap wilayah memiliki tantangan geografis, anggaran, dan birokrasi yang berbeda. Tetapi masyarakat tampaknya tidak lagi terlalu tertarik pada penjelasan teknis. Bagi mereka, yang penting adalah pengalaman sehari-hari: apakah jalan bisa dilalui tanpa rasa cemas? Apakah kendaraan bisa melintas tanpa risiko menjadi “kapal selam darat”?

 

Ketika kebutuhan dasar seperti infrastruktur tidak terpenuhi, legitimasi kekuasaan pun ikut tergerus. Jalan bukan hanya soal aspal dan beton; ia adalah simbol kehadiran negara. Ketika jalan rusak, yang rusak bukan hanya kendaraan, tetapi juga kepercayaan. Dan ketika kepercayaan retak, satire menjadi cara untuk menambalnya—atau setidaknya, untuk menertawakannya.

 

Fenomena masyarakat menanam pohon di jalan berlubang atau menebar ikan di genangan bukanlah sekadar aksi iseng. Ia adalah bentuk komunikasi politik yang sangat canggih dalam kesederhanaannya. Tanpa perlu teori, tanpa perlu jargon, pesan itu sampai: “Kami lelah menunggu.”

 

Di sisi lain, para kepala daerah mungkin menghadapi dilema yang tidak sederhana. Di satu sisi, mereka dituntut bekerja cepat dan terlihat. Di sisi lain, mereka terjebak dalam sistem yang sering lambat dan berbelit. Namun dalam logika publik hari ini, penjelasan tidak lagi cukup. Yang dibutuhkan adalah bukti—dan bukti itu harus bisa direkam, dibagikan, dan diviralkan.

 

Maka lahirlah semacam “kompetisi narasi” antar daerah. Bukan hanya siapa yang paling berhasil membangun, tetapi siapa yang paling berhasil menunjukkan bahwa mereka sedang membangun. Dalam kompetisi ini, media sosial menjadi panggung utama, dan masyarakat menjadi sekaligus penonton, juri, dan kritikus.

 

Kembali ke ikan lele di jalan itu. Ia mungkin tidak pernah meminta untuk menjadi simbol. Tetapi dalam absurditasnya, ia justru menjadi representasi paling jujur dari kondisi yang dihadapi masyarakat. Ia tidak berbohong, tidak beretorika, tidak berjanji. Ia hanya “ada”—di tempat yang seharusnya tidak.

Sumber: