Menteri Keuangan Belum Tahu Soal Rencana Pembangunan Pondok Pesantren dari APBN

INFORADAR.ID - Rencana pembangunan pondok pesantren dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai diperbincangkan setelah insiden robohnya gedung Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur. 

Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menerima pemberitahuan resmi terkait penggunaan dana APBN untuk pembangunan tersebut. 

Ia menegaskan hingga kini belum ada usulan ataupun proposal resmi mengenai pembangunan pondok pesantren yang dimaksud.

Purbaya mengatakan, informasi itu baru diketahuinya dari pemberitaan media. “Untuk pondok pesantren (dibangun pakai APBN) saya belum terima, saya baru baca di media saja,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat 10 Oktober 2025.

Ia menambahkan, belum mengetahui siapa pihak yang mengajukan wacana pembangunan pondok pesantren tersebut. 

“Saya belum tahu siapa yang propose, seperti apa proposalnya saya belum tahu. Kita akan tunggu seperti apa proposalnya,” kata Purbaya.

BACA JUGA:KRL di Bandung Siap Meluncur 2027, Warga Bisa Tempuh Padalarang-Cicalengka Hanya dalam 1 Jam!

BACA JUGA:Masa Depan Gig Economy di Indonesia: Pilihan Karier Baru Gen Z

Respons terhadap Rencana Pembangunan Pondok Pesantren

Wacana pembangunan pondok pesantren dengan dana APBN muncul setelah bangunan bertingkat di Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo ambruk pada 29 September 2025 dan menewaskan 67 orang.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebelumnya menyampaikan bahwa pembangunan ulang ponpes tersebut bisa menggunakan anggaran negara. Ia menilai membangun kembali akan lebih efisien dibandingkan merenovasi.

“Kalau soal anggaran, insyaallah cukup. Cuma dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada bantuan dari swasta. Sementara waktu dari APBN,” ujar Dody usai bertemu Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa 7 Oktober 2025.

Dody menambahkan bahwa meskipun anggaran pesantren biasanya berada di bawah Kementerian Agama, kondisi darurat seperti di Sidoarjo membuat Kementerian Pekerjaan Umum siap mengambil alih pembiayaan. “Yang di Sidoarjo pasti kita (anggaran PU) yang masuk,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai rencana penggunaan APBN untuk pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny masih dalam tahap pembahasan. Ia menyebut belum ada keputusan final antara pemerintah dan DPR.

Sumber: