Program Makan Bergizi Gratis Serap Rp 335 Triliun dari APBN 2026

INFORADAR.ID - Pemerintah menempatkan program Makan Bergizi Gratis sebagai prioritas utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Kebijakan ini dianggap strategis karena bertujuan memperbaiki kualitas gizi anak bangsa sekaligus menurunkan angka stunting yang masih tinggi.

Tidak tanggung-tanggung, dana sebesar Rp 335 triliun dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis, menjadikannya salah satu pos belanja terbesar tahun depan.

Besarnya anggaran ini berdampak langsung pada sektor pendidikan. Dari total Rp 757,8 triliun dana pendidikan, sekitar Rp 223 triliun dialihkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Pemerintah menilai langkah ini selaras dengan upaya membangun generasi unggul melalui intervensi gizi sejak dini.

Dengan begitu, kebijakan ini diharapkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama anak sekolah dan kelompok rentan lainnya.

Berdasarkan data Indonesia.go.id, pengelolaan MBG dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

BACA JUGA:5 Bahan Alami di Dapur yang Ampuh Atasi Kulit Gatal

BACA JUGA:Momen Haru Saat Ousmane Dembele Raih Ballon d'Or 2025

Dana Rp 335 triliun tersebut bersumber dari tiga sektor utama: pendidikan Rp 223 triliun (83,4 persen), kesehatan Rp 24,7 triliun (9,2 persen), dan ekonomi Rp 19,7 triliun (7,4 persen).

Porsi terbesar digunakan untuk penyediaan makanan bergizi dengan nilai Rp 261 triliun. Sisanya dipakai untuk belanja pegawai Rp 3,8 triliun dan belanja modal sekitar Rp 3 triliun.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran MBG dialokasikan untuk bantuan pangan bergizi bagi anak sekolah senilai Rp 34 triliun.

"Dari keseluruhan anggaran, sekitar Rp 34 triliun diperuntukkan bagi pangan bergizi anak sekolah, Rp 3,1 triliun bagi ibu hamil, menyusui, dan balita, serta Rp 3,9 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai," ujar Dadan.

Selain itu, Rp 3,1 triliun ditujukan bagi ibu hamil, menyusui, dan balita, sementara sisanya digunakan untuk belanja pegawai, digitalisasi program, pemantauan, hingga penyediaan serta penyaluran makanan bergizi.

"Selain itu, Rp 3,1 triliun untuk digitalisasi, Rp 700 miliar untuk pemantauan dan pengawasan, serta Rp 3,8 triliun untuk penyediaan dan penyaluran, termasuk pelatihan tenaga gizi," lanjutnya.

Menteri Keuangan, Purbaya, mengingatkan agar anggaran besar tersebut dimanfaatkan secara efektif. "Saya sudah menyampaikan ke Presiden bahwa mulai bulan depan saya akan berkeliling ke kementerian-kementerian besar yang penyerapan anggarannya masih belum maksimal," ucapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 16 September 2025.

Ia menegaskan bila ada dana yang tidak terserap hingga Oktober, maka akan dialihkan ke program lain yang dapat langsung dirasakan masyarakat.

“Kita sebarkan ke program-program yang langsung siap ke rakyat. Saya nggak mau uang nganggur,” tambahnya.

BACA JUGA:5 Bahan Alami di Dapur yang Ampuh Atasi Kulit Gatal

BACA JUGA:Rekomendasi Tempat Nongkrong di Serang Tengah Sawah

Menanggapi pernyataan Menkeu, Kepala BGN optimistis pelaksanaan MBG akan berjalan sesuai rencana.

"Saya tidak merasa khawatir mengenai hal itu karena proses penyerapan, insya Allah, akan tuntas, terlebih Rp 71 triliun pada tahun ini dipastikan bisa terserap," ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui ada dana Rp 9,1 triliun yang masih tertahan. Ke depan, program ini bahkan diperkirakan membutuhkan tambahan anggaran. “Meskipun ada Rp 9,1 triliun masih dibintangi, belum bisa kita pakai, dan itu masih dalam proses membuka bintang. Namun kita memprediksi akan butuh tambahan Rp 50 triliun. Pak Presiden sudah membuat standby Rp 100 triliun, jadi kami tidak risau yang begitu-begitu karena kami tahu apa yang harus kami lakukan,” jelas Dadan.

Sumber: