Puluhan Ribu Warga Pandeglang Tinggal di Rumah Tak Layak, Ini Penjelasan dan Solusinya

“Banyak rumah tangga baru berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu, sehingga belum bisa memiliki hunian sendiri.” Tambahnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemkab Pandeglang saat ini sedang melakukan pendataan komprehensif terhadap semua rumah warga, baik yang layak maupun tidak layak huni.

Aip menjelaskan bahwa mereka tengah memetakan rumah-rumah yang tidak sesuai dengan standar kelayakan, termasuk warga yang belum memiliki tempat tinggal tetap.

DPKPP Pandeglang juga bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mendukung program nasional pembangunan 3 juta rumah. Inisiatif ini menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyampaikan bahwa Pandeglang merupakan salah satu dari tujuh daerah di Banten yang berpartisipasi langsung dalam percepatan program nasional tersebut. 

BACA JUGA:Aparat Keamanan Kawal Ketat Pembongkaran Rumah Warga Sukadana di Kasemen

BACA JUGA:Polisi akan Periksa Pihak Sekolah Terkait Dugaan Pelecehan oleh Guru SMAN 4 Kota Serang

Ia juga menambahkan bahwa mereka diminta untuk memetakan data rumah tangga yang belum memiliki tempat tinggal serta kondisi rumah tidak layak huni (RTLH) di 35 kecamatan.

Selain mengandalkan pemerintah pusat, Pemkab juga membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta. 

Berbagai insentif ditawarkan untuk mendorong para pengembang, seperti penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta kemudahan dalam mendapatkan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), terutama untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ia juga mengatakan bahwa mereka sangat terbuka terhadap investasi di sektor perumahan dan terus berkoordinasi dengan asosiasi seperti Real Estate Indonesia (REI) agar pembangunan rumah untuk masyarakat dapat segera terwujud.

Sumber: