Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy menilai bahwa Perhapi selama ini aktif memberikan saran kepada pemerintah, khususnya kepada aparat penegak hukum untuk lebih tegas melawan praktik yang merugikan negara.
Hal ini dipicu oleh banyaknya laporan yang diterima Perhapi, baik dari masyarakat maupun dari perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) resmi tentang adanya aktivitas tambang ilegal di lokasi kerja mereka.
BACA JUGA:4 Profesi Paling Dicari dengan Gaji Tinggi dan Stres Minim, Pekerjaan Impianmu!
BACA JUGA:Ini Nih Pentingnya Tahu 5 Simbol Kosmetik Pada Kemasan Produk
“Faktanya, praktik pertambangan ilegal masih terus muncul di berbagai wilayah, sehingga menimbulkan anggapan di kalangan masyarakat bahwa penambang ilegal merasa terlindungi oleh oknum tertentu,” ucap Widhy.
Namun, pihaknya tetap memberikan dukungan atas langkah-langkah penegakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Seperti operasi terbaru yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri untuk memberantas praktik pertambangan batu bara ilegal di daerah Samboja, Kalimantan Timur, yang merupakan bagian dari zona pengembangan IKN.