Perpres Diteteapkan, IKN akan Jadi Pusat Pemerintahan Politik 2028

INFORADAR.ID- Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 terkait Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Salah satu isi Perpres tersebut adalah menetapkan IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.

Dalam perpres itu secara rinci syarat IKN menjadi ibu kota politik di tahun 2028 adalah dengan terbangunnya salah satu Kawasan inti Pusat Pemerintahan (KIPP) ibu kota nusantara dan sekitarnya.

Rincian lainnya adalah terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN dengan jumlah pemindahan ASN ke IKN mencapai 1.700 hingga 4.100 orang.

Perpres tersebut menambah cakupan layanan kota cerdas di Kawasan IKN yang mencapai 25 persen.

BACA JUGA:Ribuan NIK Penerima Bansos di Lebak Dinonaktifkan, Ini Penjelasan Kemensos

BACA JUGA:31 Calon PPPK Pemprov Banten Gagal Dilantik Usai Seleksi, Apa Penyebabnya?

Layanan kota cerdas di kawasaan IKN ini mencakup sistem transportasi, infrastruktur digital, serta pelayanan publik berbasis teknologi modern.

15 ASN di Pindahkan ke IKN

Dilansir dari beberapa sumber, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan bahwa proses pemindahan ASN akan terus  berlanjut, per juli 2025 tercatat ada 1.170 karyawan otorita IKN yang resmi menempati hunian di beberapa tower ASN.

Tidak hanya itu, sebanyak 109 karyawan dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan juga akan tinggal di Kawasan IKN.

BACA JUGA:Kinerja Menteri Pariwisata Widiyanti Dipertanyakan, ASN Curhat di Medsos

BACA JUGA:Presiden Prabowo Hadiri Sidang Umum PBB, Fokus pada Isu Global

Berbagai Lembaga negara dan kementerian termasuk bank Indonesia, badan intelijen negara, kementerian PUPR dan lainnya akan memindahkan ASN nya ke IKN.

Deklarasi IKN sebagai ibukota politik pada tahun 2028 adalah visi untuk menjadikan nusantara sebagai pusat pemerintahan .

Sumber: