INFORADAR.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak kini resmi memberlakukan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 36 Tahun 2025 yang mengatur jam operasional truk tambang di wilayahnya.
Kebijakan ini disambut positif oleh warga yang selama ini mengeluhkan aktivitas truk yang kerap melintas pada siang hari.
Keberadaan truk tambang dianggap mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan berpotensi membahayakan keselamatan warga.
Dilansir dari RADARBANTEN.CO.ID, aktivis Ikatan Mahasiswa Lebak (IMALA), Sapnudi, menyebut langkah Pemkab Lebak tersebut sebagai bukti nyata kemenangan masyarakat dan wujud keberpihakan pemerintah terhadap keselamatan publik.
“Kami sangat mengapresiasi keputusan ini karena warga sudah lama resah dengan aktivitas truk tambang yang melintas bebas di jam sibuk,” ungkap Sapnudi, Kamis 23 Oktober 2025.
BACA JUGA:Perkuat Sinyal KRL, Kemenhub dan Pemprov Banten Berikan Pelayanan Transportasi Lebih Baik
BACA JUGA:CPNS 2026 Bakal Beri Poin Tambahan untuk Peserta Magang Nasional,
IMALA Minta Pengawasan Ketat Aktivitas Truk Tambang
Sapnudi menegaskan, penerapan Perbup ini harus disertai pengawasan yang benar-benar ketat agar tidak sekadar menjadi aturan di atas kertas.
Ia menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pengusaha truk tambang yang melanggar jam operasional.
“Kami mendesak Pemkab Lebak dan aparat terkait menindak tegas pengusaha tambang yang tidak mematuhi aturan. Jangan ada perlakuan berbeda dalam penegakan hukum,” tegasnya.
Selain itu, Sapnudi juga menyoroti masih maraknya tambang ilegal di sejumlah titik di Lebak.
Menurutnya, aturan jam operasional truk tambang tidak akan efektif jika praktik tambang tanpa izin masih dibiarkan.
“Masih banyak tambang ilegal yang beroperasi di luar jam yang sudah ditentukan. Hal ini menyebabkan kerusakan jalan, debu berlebihan, dan mengancam keselamatan warga,” ujarnya.
BACA JUGA:Raisa dan Hamish Daud Diterpa Isu Retak Rumah Tangga, Pernyataan Hamish Jadi Sorotan