CPNS 2026 Bakal Beri Poin Tambahan untuk Peserta Magang Nasional

INFORADAR.ID - Pemerintah mulai mematangkan persiapan rekrutmen CPNS 2026 dengan sejumlah inovasi dalam sistem seleksi. Salah satu wacana yang kini menjadi perhatian publik adalah peluang bagi peserta magang nasional untuk mendapatkan poin tambahan saat mengikuti proses seleksi.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk penghargaan terhadap generasi muda yang telah berkontribusi dalam program magang di instansi pemerintah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, pemerintah tengah mengkaji sistem CPNS 2026 penilaian berbasis poin bagi pelamar yang sudah memiliki pengalaman magang di lembaga negara.

“Ya bisa jadi, tergantung nanti kita bikin persyaratannya. Anak-anak yang pernah magang itu akan mendapatkan poin berapa,” ujar Rini dalam program Ngobrol Seru by IDN Times.

Meski begitu, Rini menegaskan kebijakan terkait CPNS 2026 ini belum final. Pemerintah masih menyiapkan mekanisme yang adil dan sesuai dengan regulasi ASN. “Bisa saja diatur dalam persyaratan, tapi saya belum melihat kebijakan finalnya,” tambahnya.

Ia mencontohkan bahwa sistem serupa sudah lebih dulu diterapkan pada rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di mana peserta dengan pengalaman kerja lebih diutamakan karena sudah memahami dunia birokrasi.

BACA JUGA:7 Kebijakan Baru CPNS 2026

BACA JUGA:10 Formasi CPNS 2026 Lulusan SMA-SMK Sederajat

Jumlah Kebutuhan Formasi CPNS 2026

Selain wacana poin tambahan bagi peserta magang, Kemenpan RB juga tengah menghitung kembali kebutuhan formasi untuk CPNS 2026.

Hal ini dilakukan menyusul perubahan struktur organisasi di sejumlah kementerian dan lembaga pasca-penetapan kabinet baru.

“Kita baru ada perubahan organisasi, jadi harus dihitung lagi strateginya. Beberapa kementerian sudah mengajukan kebutuhan, tapi kita perlu data keseluruhan,” jelas Rini.

Rini menambahkan bahwa penyesuaian formasi turut memperhitungkan jumlah ASN yang akan pensiun serta program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, pemerintah memastikan kuota untuk fresh graduate tetap dibuka agar proses regenerasi ASN berjalan seimbang. “Kita butuh penyegaran ASN. Tapi tetap harus memperhatikan kemampuan keuangan negara,” ujarnya.

Sumber: