Efesiensi Anggaran Pendidikan Berimbas pada Beasiswa KIPK, Mahasiswa Resah
![Efesiensi Anggaran Pendidikan Berimbas pada Beasiswa KIPK, Mahasiswa Resah](https://inforadar.disway.id/upload/5d99587a9306292397490361c7b9e707.png)
Ilustrasi KIP Kuliah [email protected]
INFORADAR.ID - Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah menimbulkan kekhawatiran bagi mahasiswa penerima beasiswa, terutama penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK).
Sebuah unggahan di media sosial yang dibagikan akun Base SBMPTNFESS menunjukkan kecemasan mahasiswa terhadap kemungkinan tidak adanya penerimaan baru beasiswa KIPK pada tahun 2025.
Dalam unggahan tersebut, seorang mahasiswa menyatakan kegelisahannya karena hanya bisa mengandalkan KIPK untuk melanjutkan kuliah.
Dia mengungkapkan kekhawatiran terhadap cepatnya pengumuman kebijakan ini dan fakta bahwa ia tidak memiliki alternatif pembiayaan lain.
Keresahan penerima KIPK terkait kebijakan efesiensi anggaran pendidikan 2025-Tangkap layar X @sbmptnfess-X
"Aku gemeter, ini beneran? as anak yang cuma bisa ngarepin kipk buat kuliah (pengumuman cpat, gk ngeluarin modal dulu bcs gak ada yang biayai) gak tau lagi harus ngapain wkwkwk," tulisnya.
BACA JUGA:Tugas Deddy Corbuzier Setelah Resmi Dilantik Sebagai Staf Khusus Menhan
BACA JUGA:Drama Korea 'Study Group' Ramai Diperbincangkan, Menceritakan Apa?
Dari dokumen yang dibagikan dalam unggahan tersebut, pemotongan anggaran mencapai Rp1,3 triliun dari total pagu awal Rp14,6 triliun untuk KIPK.
Hal ini berdampak pada sekitar 663.821 mahasiswa yang terancam putus kuliah, serta penghentian penerimaan mahasiswa baru untuk program beasiswa ini pada tahun 2025.
Selain KIPK, pemotongan anggaran juga berdampak pada program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dan Beasiswa ADIK.
Program BPI mengalami pengurangan Rp19,4 miliar, mengancam pendanaan mahasiswa penerima beasiswa di luar negeri dan menghentikan penerimaan mahasiswa baru.
Sementara itu, Beasiswa ADIK yang ditujukan bagi mahasiswa dari wilayah 3T dan Orang Asli Papua (OAP) juga mengalami pemotongan Rp21,3 miliar, berpotensi menurunkan akses pendidikan bagi kelompok tersebut.
Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas. Banyak yang mempertanyakan bagaimana pemerintah akan mengatasi dampak dari pemotongan ini, mengingat beasiswa tersebut menjadi penopang utama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: