September Hitam: Daftar Kegagalan Negara dalam Menghargai Nyawa dan Hak Asasi Manusia

Dalam hal ini, negara bukan hanya gagal, tetapi juga telah mengkhianati amanah rakyat yang seharusnya mereka junjung tinggi. Tragedi ini adalah bukti betapa negara telah berubah menjadi musuh bagi mereka yang berani menyuarakan kebenaran.

BACA JUGA:Cara Cek Keaslian E-Meterai, Pelamar CPNS Harus Tahu Nih

BACA JUGA:Info Lowongan Kerja PT Honda Fajar Mandiri untuk Posisi Sales: Penempatan Serang, Catat Persyaratannya

7. Pembunuhan Salim Kancil

Di pedesaan, tidak jauh berbeda. Salim Kancil, seorang petani yang berani menentang tambang pasir ilegal, dibunuh secara brutal pada 26 September 2015. Aksi penolakan Salim terhadap tambang ilegal yang merusak lingkungan di desanya berujung pada kematiannya yang tragis.

The Jakarta Post dengan tepat menggambarkan, Pembunuhan Salim Kancil adalah bukti nyata dari bahaya yang dihadapi oleh para aktivis lingkungan di Indonesia, di mana mereka yang berani melawan kepentingan ekonomi besar sering kali dihadapkan pada kekerasan yang mematikan.

Kematian Salim bukan hanya sebuah tragedi pribadi, tetapi juga sebuah tamparan keras bagi negara yang seharusnya melindungi warganya dari kekuatan-kekuatan korporasi yang rakus. Kasus ini menunjukkan bahwa di Indonesia, keberanian untuk melawan ketidakadilan sering kali dibayar dengan nyawa.

Pembunuhan Salim Kancil memperlihatkan betapa lemahnya hukum dalam melindungi mereka yang berani melawan arus kekuasaan. Ini adalah bukti nyata bahwa di negeri ini, keadilan masih merupakan barang langka yang sulit didapatkan oleh mereka yang lemah.

Setiap tragedi ini adalah bukti nyata dari betapa bobroknya sistem keadilan dan hukum di Indonesia. Edward Aspinall menekankan bahwa kegagalan sistemik dalam mengadili pelaku pelanggaran HAM menunjukkan bahwa keadilan masih jauh dari jangkauan. Ini bukan sekadar kegagalan, ini adalah penghinaan terhadap seluruh rakyat yang menginginkan keadilan.

Keterlibatan negara dalam beberapa kasus, seperti pembunuhan Munir dan tragedi G30S/PKI, bukanlah sekadar kelalaian. Ini adalah keputusan sadar untuk menjaga kekuasaan dengan segala cara, bahkan jika itu berarti membantai rakyat sendiri.

John Roosa menegaskan, Pelanggaran ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan hasil dari kebijakan yang dirancang untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun.

Namun, kita tidak boleh diam. Meski negara terus berusaha menutup-nutupi dan melupakan, harapan masih ada. Amnesty International dan Human Rights Watch terus mengadvokasi keadilan bagi para korban, sementara masyarakat sipil di Indonesia semakin vokal dalam menuntut akuntabilitas.

Tapi satu hal yang pasti, reformasi hukum dan perubahan kebijakan yang mendalam bukan lagi sekadar tuntutan, tapi kebutuhan mendesak jika bangsa ini ingin benar-benar merdeka dan adil.

Kita harus ingat bahwa semua tragedi ini adalah cermin dari sejarah kelam yang terus menghantui bangsa ini. Keadilan tidak akan datang dengan sendirinya.

Sumber: