Kualitas Udara di Jabodetabek, Termasuk Banten Buruk, Ini 4 Arahan Jokowi

Kualitas Udara di Jabodetabek, Termasuk Banten Buruk, Ini 4 Arahan Jokowi

Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas Kabinet membahas Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023. Foto: Humas Setkab/Rahmat -----

INFORADAR.ID --- Selama sepekan ini kualitas udara di Jabodetabek, termasuk di Banten sangat-sangat buruk. 

Untuk membahas peningkatan kualitas udara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (Ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023. 

Turut dalam Rapat tersebut, sejumlah menteri dan gubernur. Termasuk Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar.

"Dalam waktu sepekan terakhir ini, kualitas udara di Jabodetabek sangat-sangat buruk. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2023, indeks kualitas udara di DKI Jakarta pada angka 156, dengan keterangan "tidak sehat", kata Presiden Jokowi mengawali Ratas. 

Jokowi menyatakan, situasi tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor. Antara lain mulai dari kemarau yang panjang, hingga emisi transportasi.

"Kemarau panjang selama tiga bulan terakhir ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kualitas udara sangat buruk. Juga menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi, serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan bahan bakar batu bara di sektor industri manufaktur,” kata Jokowi. 

Dilansir dari laman setkab.go.id, Jokowi memberikan empat arahan yang perlu dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait dalam jangka pendek hingga jangka panjang.

1. Pertama, untuk jangka pendek, seluruh jajaran terkait untuk secepatnya melakukan intervensi yang dapat meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek, contohnya rekayasa cuaca hingga ruang terbuka hijau (RTH).

"Rekayasa cuaca tersebut memancing hujan di kawasan Jabodetabek, dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6, khususnya di Jabodetabek," ujar Jokowi.

2. Kedua, perbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Kalau perlu kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working: work from office, work from home. 

3. Ketiga, untuk jangka menengah, semua pihak agar konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal, seperti lintas raya terpadu (LRT) dan moda raya terpadu (MRT).

"Untuk LRT, bulan ini segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah,” kata Jokowi. 

Kemudian untuk jangka panjang, ditekankan perlunya penguatan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

"Jadi harus dilakukan pengawasan terhadap sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: