Menolak Lupa, Penanggulangan Pasca Bencana Tsunami Senyap 22 Desember 2018

Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD dan PK Kabupaten Pandeglang mengatakan, setelah surat keputusan terbit selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara bersama-sama antara BPBD, Bappeda dan SKPD teknis Kabupaten Pandeglang serta pemangku kepentingan lainnya yang 

difasilitasi BPBD Provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 

"Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi memuat, kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi, rincian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, kebutuhan pendanaan setiap kegiatan. Lalu kebutuhan pendanaan setiap kegiatan berdasarkan kewenangan, Identifikasi program atau kegiatan dan anggaran pada setiap SKPD yang dapat diarahkan untuk  mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi," katanya kepada INFORADAR.ID, Rabu (21/12).

Yani menjelaskan, penyusunan dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan 

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan  Bencana. Lalu Peraturan Kepala BNPB Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 06 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana, dalam rangka melakukan rehabilitasi 

dan rekonstruksi wilayah pascabencana secara komprehensif dan terpadu.

"Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana membutuhkan pengkajian yang memadai atas 

bukti-bukti berupa kerusakan. Dan kerugian aset-aset penghidupan, deprivasi hak-hak dasar, ketergangguan proses kemasyarakatan dan kenegaraan serta meningkatnya risiko karena 

menurunnya kapasitas dan meningkatnya kerentanan pasca bencana," katanya.

Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD dan PK Kabupaten Pandeglang Latif mengungkapkan, bencana tsunami Selat Sunda yang terjadi di sepanjang pesisir pantai barat Kabupaten Pandeglang  mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak kurang 358 orang meninggal dunia (dengan rincian jumlah 

korban penduduk Kabupaten Pandeglang kurang lebih 125 jiwa dan korban penduduk di luar Kabupaten 

Pandeglang kurang lebih 228 jiwa), dan kurang lebih sebanyak  5 orang hilang tidak ditemukan dan sebanyak 7.469 jiwa pengungsi  tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan (termasuk di lokasi penampungan yang telah ditentukan.

"Dan  sebagian lainnya tersebar di rumah keluarga. Bencana tsunami Selat Sunda di sepanjang pesisir pantai barat Kabupaten Pandeglang yang 

terjadi menimbulkan dampak kerusakan baik sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lainnya di wilayah Kabupaten Pandeglang," katanya.

Sumber: