KPK Ingatkan Dana Program Penurunan Prevalensi Stunting Jangan sampai Dikorupsi

JAKARTA, INFORADAR.ID --- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengingatkan dana pada program penurunan prevalensi stunting jangan sampai dikorupsi

Untuk itu KPK bersama Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) menggelar kegiatan audiensi dan koordinasi terkait upaya pencegahan korupsi pada penurunan stunting balita. 

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Setwapres, Jakarta, bertujuan untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting pada balita sebagai program prioritas pemerintah pusat.

Dalam sambutannya, Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV pada Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti menyampaikan bahwa program ini termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

Target nasional pada tahun 2024, prevalensi stunting ditargetkan turun hingga 14 persen, dengan penurunan stunting harus di atas 3,3 persen per tahun.

“Kami di KPK memaknai pertemuan ini agar lebih semangat untuk mendahului upaya-upaya pencegahan korupsi dari lembaga lain seperti yang diharapkan pemerintah. 

Setwapres sendiri sudah diberikan mandat untuk memastikan pencapaian tujuan dari lima pilar, salah satunya membangun sistem pemantauan dan evaluasi terpadu dari semua program prioritas,” kata Ely dalam rilis KPK, Jumat, 21 Oktober 2022. 

Adapun terkait alokasi anggaran penurunan stunting di Tahun 2022, baik melalui APBN, APBD maupun APBDesa, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin meminta agar bisa disinergikan antar kementerian/lembaga (K/L). Kebutuhan anggaran penurunan stunting perlu dihitung kembali dan dikonsolidasikan agar lebih efektif dan efisien.

“Pelaksanaan program harus dipantau, dievaluasi dan dilaporkan secara terpadu dan berkala. Sehingga dapat diketahui perkembangan, capaian, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, yang kemudian kita bisa mengambil langkah berikutnya untuk memastikan target prevalensi 14 persen pada tahun 2024 bisa tercapai,” ungkap Ely.

Melihat anggaran stunting pada K/L yang mayoritas merupakan anggaran untuk mendukung program prioritas K/L. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021, anggaran Rp800 miliar pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terbilang sangat minim untuk K/L sebagai koordinator program pencegahan stunting dalam memastikan pencapaian dari intervensi spesifik.

Oleh karenanya, melalui kegiatan ini KPK mencoba merekomendasikan beberapa hal, mulai dari segi anggaran, pengadaan, dan pengawasan. Seperti integrasi Perencanaan dan penganggaran antara pusat dan pemerintah Daerah dalam mendorong efektifitas dan efisiensi anggaran, termasuk mencegah tumpang tindih.

“Tim Stranas PK akan mendorong integrasi perencanaan dan Penganggaran, melalui format digital mulai dari level desa hingga pusat, termasuk Monitoring proses penyusunan RKP, Renja, RKA dan DIPA K/L pada sektor pengendalian stunting dan upaya pengentasan kemiskinan. Pada segi pengawasan, terdapat pedoman teknis yang digunakan Inspektorat untuk pengawasan pelaksanaan program percepatan penurunan prevalensi stunting,” jelas Ely.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan (PMPP) Setwapres, Suprayoga Hadi mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada KPK, karena sudah berkolaborasi bersama dalam program penurunan prevalensi stunting. Sebagai realisasinya, Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK) akan mengkompilasi semua data program dari K/L terkait, untuk diolah dan ditampilkan dalam dashboard pemantauan terpadu.

“Kami berterima kasih kepada KPK yang sudah turut berkolaborasi, dengan menjadikan Program Penurunan Prevalensi Stunting sebagai program tematik dalam rangka pencegahan korupsi.  Temuan KPK di lapangan, terdiri dari anggaran, pengadaan, data, dan pengawasan, itu akan kami koordinasikan dengan K/L terkait untuk dijadikan bahan perbaikan tata kelola program ke depan,” kata Hadi.

Sumber: