Tekan Inflasi, Wamenkeu Kembali Ingatkan APBN dan APBD untuk Belanja Produk Dalam Negeri

JAKARTA, INFORADAR.ID --- Pembelajaan produk dalam negeri yang ditekankan Presiden Joko Widodo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, kembali diingatkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara. 

Ia mendorong APBN maupun APBD diarahkan untuk melakukan belanja produksi dalam negeri sebagai katalis pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi. 

“Kita akan menggunakan APBN dan mengarahkan APBN betul-betul untuk belanja produksi dalam negeri. Ini harus kita dorong. Tidak kurang Rp740 triliun belanja APBN dan APBD yang dapat digunakan untuk produk-produk dalam negeri,” ujar Wamenkeu secara daring dalam Forum Dialog Webinar Sinarmas 100 Tahun Eka Tjipta Widjaja: Economic Outlook 2023.

Potensi anggaran sebesar Rp747 triliun untuk belanja produk dalam negeri tersebut terdiri dari Rp389,24 triliun dari APBD dan Rp357,8 triliun dari APBN.

“Ini menjadi katalis untuk membuat perekonomian Indonesia tetap berada pada track yang tumbuh, namun inflasinya tetap terjaga,” kata Wamenkeu.

Selain belanja produksi dalam negeri, Wamenkeu juga mendorong adanya hilirisasi industri, terutama di sektor pertambangan. Hilirisasi tersebut dapat mendorong industri domestik, menambah lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan negara.

“Untuk hilirisasi ini, APBN menyediakan berbagai macam insentif supaya dapat digunakan oleh dunia usaha kita,” ujar Wamenkeu.

Lebih lanjut, Wamenkeu juga ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun depan didorong oleh dunia usaha, khususnya UMKM. Pemerintah mendorong supaya penyaluran kredit kepada UMKM dapat mencapai 30 persen dari penyaluran kredit total dunia perbankan.

“Ini sangat penting karena UMKM kita adalah untuk produk dalam negeri,” kata Wamenkeu sebagaimana dikutip dari laman Kementerian Keuangan. 

Selain kebijakan fiskal dan moneter, Wamenkeu juga mendorong kebijakan di sektor keuangan supaya pengawasan di sistem keuangan dapat menciptakan intermediasi yang sehat. Gerak ekonomi digital, ekonomi hijau, dan menuju sustainability dari perekonomian Indonesia juga harus didorong. Sumber-sumber investasi yang besar, kata Wamenkeu, harus diciptakan, termasuk rencana kepindahan ibukota negara di tahun 2024.

“Ini adalah katalis investasi yang besar dan akan menumbuhkan Indonesia dalam jangka waktu menengah panjang sebagai sumber pertumbuhan baru di Republik kita yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi antara Jawa, luar Jawa, pertumbuhan ekonomi antara barat dan timur, dan pertumbuhan ekonomi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kita menciptakan bukan saja tahun 2023 yang Indonesia kuat, namun juga ke arah jangka menengah panjang,” ujar Wamenkeu. 

 

Editor: M Widodo

Sumber: