Mahfud MD Sebut Kasus Lukas Enembe Murni Hukum, Bukan Politik

JAKARTA, INFORADAR.ID --- Gubernur Papua Lukas Enembe yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus gratifikasi merasa didiskriminalisasi dan dipolitisasi. 

Dalam sebuah video, pengacara dari Lukas Enembe menyebut-nyebut nama Mendagri Tito Karnavian dan merasa didiskriminalisasi dan dipolitisasi. 

Sedangkan menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Papua Lukas Enembe terlibat dalam dalam cuci uang hasil korupsi melalui judi kasino di Singapura.

Terkait hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan kasus Gubernur Papua Lukas Enembe murni kasus hukum bukan persoalan politik.

Menurut Mahfud, dugaan kasus korupsi ini atas anspirasi masyarakat Papua. "Saya tegaskan kasus hukum bukan politik. Dan itu atas perintah UU dan aspirasi masyarakat Papua. Agar Lukas Enembe diproses secara hukum karena indikasi korupsinya sudah cukup secara hukum," ujar Mahfud MD di Malang, Jawa Timur, Jumat, 23 September 2022 sebagaimana dikutip inforadar.id dari PMJ News. 

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah mengirimkan surat panggilan yang kedua kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe. Adapun pemeriksaan bakal dijadwalkan pada Senin (26/9/2022) mendatang.

Mahfud kembali menegaskan tidak mungkin KPK menetapkan seorang tersangka tanpa bukti kuat. 

"Ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dengan bukti awal penerimaan gratifikasi Rp1 Miliar. Lalu disana mau memberontak atau mau marah-marah katanya Rp1 miliar mau ditersangkakan," ungkap Mahfud. 

"Maka saya jelaskan, bukan satu miliar. Itu hanya bukti awal yang sudah bisa menjerat dia karena sudah ada siapa yang mentransfer. Uangnya dari mana dan untuk apa, itu sudah ada ketemu, tersangka," sambungnya.

Mahfud melanjutkan, dugaan korupsi oleh Lukas Enembe cukup besar. Bahkan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah memblokir rekening Lukas Enembe. Dalam rekening itu ada uang sebanyak Rp71 miliar.

 

Editor: M Widodo

Sumber: