Harga Solar Untuk Koperasi Nelayan Dipatok Rp 6.800/Liter
--- Tangkapan layar laman Pertamina -----
CILACAP, INFORADAR.ID --- Harga solar untuk koperasi (Solusi) nelayan dipatok sebesar Rp 6.800 per liter. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir secara resmi meluncurkan program Solusi nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera, Kabupaten CILACAP, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) pada Sabtu (17/9/2022).
Peluncuran program Solusi nelayan ini juga dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, dan anggota Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto.
Dikutip dari laman Pertamina, Erick menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan dirinya dan Teten mencari solusi dalam meningkatkan taraf hidup para nelayan. Erick menyebut kesejahteraan nelayan harus menjadi bagian penting dari program pemerintah.
"Salah satunya dengan program Solusi nelayan yang pada hari ini memberikan akses harga BBM (Solar) yang selama ini didapat nelayan mungkin Rp 7.000 hingga Rp 10.000 per liter, hari ini kita pastikan harganya Rp 6.800 per liter," ujar Erick.
Dalam program ini, lanjut Erick, Pertamina menyalurkan langsung Solar bersubsidi ke SPBU Nelayan di bawah Koperasi Mino Saroyo yang beranggotakan 8.500 nelayan.
Pria kelahiran Jakarta itu menyampaikan program inisiatif Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan UKM ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap para nelayan di tengah kebijakan pengalihan subsidi BBM. Erick menyebut program Solusi dapat memperbaiki akses nelayan terhadap Solar sehingga subsidi Solar lebih tepat sasaran dan langsung dialokasikan kepada nelayan. Erick dan Teten juga memastikan koperasi jadi ujung tombak agar solar subsidi benar-benar tepat sasaran.
"Dengan koperasi itu berarti ada nama, alamat, dan sistem digital, jadi kalau ada yang bawa jeriken tidak masalah karena ada barcode, datanya kelihatan," ucap mantan Presiden InterMilan tersebut.
Erick mengatakan hal ini membuat program Solusi tak sekadar mendistribusikan solar subsidi, melainkan juga membenahi model bisnis perikanan rakyat dengan melibatkan koperasi sebagai agregator dan penjamin pertama bagi nelayan. Bagi Erick, nelayan Indonesia adalah pelaut tangguh yang bukan sekedar membutuhkan subsidi, melainkan juga ekosistem bisnis perikanan rakyat yang sehat dan berpihak pada nelayan.
"Dari Pak Teten nanti koperasinya diberikan pembiayaan (modal kerja), kami dari BRI juga mendorong pembiayaan untuk nelayan, lalu ibu-ibu nelayan juga tidak ditinggalkan, ada PNM Mekaar juga yang akan hadir," sambung Erick.
BUMN, lanjut Erick, juga berupaya membuka akses pasar di dalam dan luar negeri, serta melibatkan pihak swasta sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi para nelayan. Erick berharap program Solusi Nelayan ini dapat menjadi gebrakan dalam menjawab permasalahan nelayan.
"Bukan sekedar menyentuh masalah di permukaan namun juga membenahi ekosistem bisnis sebagai wujud solusi jangka panjang. Apa pun masalahnya, kita hadapi, kita atasi. Karena pikiran yang produktif bisa mengantarkan kita pada solusi konkret demi Indonesia yang maju, makmur, dan mendunia," lanjut Erick.
Tak lupa, Erick juga mengapresiasi kolaborasi bersama Kementerian Koperasi dan UKM serta dukungan Pertamina dalam program Solusi nelayan. Selain Cilacap, ucap Erick, terdapat enam lokasi percontohan program Solusi Nelayan di Lhoknga, Aceh; Deli Serdang, Sumatera Utara; Indramayu, Jawa Barat; Pekalongan, Semarang, Jawa Tengah; Surabaya, Jawa Timur; dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang akan dijalankan selama tiga bulan ke depan
"Cilacap ini pilot project, kalau ini berjalan baik akan dikembangkan di tujuh lokasi dan diperluas ke seluruh Indonesia," kata Erick menambahkan.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meyakini program Solusi menjadi jawaban atas sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi para nelayan. Teten menyebut 60 persen biaya produksi nelayan selama ini untuk BBM. Teten mengatakan subsidi Solar akan berdampak besar bagi kesejahteraan nelayan. Kemenkopdan UKM bersama Kementerian BUMN juga mendorong peningkatan pengolahan bagi nilai tambah hasil produksi nelayan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: