Disway Award

Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Sitaan Korupsi? Ekonom Nilai Gagasan Itu Berisiko

Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Sitaan Korupsi? Ekonom Nilai Gagasan Itu Berisiko

Kereta cepat Whoosh-website kcic.co.id -

Ia juga menilai, penyelesaian masalah utang Whoosh seharusnya dilakukan melalui strategi finansial yang lebih terukur, bukan dengan “jalan pintas” seperti uang sitaan. 

Penggunaan dana sitaan justru berpotensi menciptakan moral hazard karena memberi kesan bahwa proyek besar bisa diselamatkan tanpa audit ketat. 

“Hal ini dapat menurunkan disiplin fiskal dan menciptakan preseden buruk bagi proyek strategis lain,” tambahnya.

Achmad mengingatkan, proyek Whoosh melibatkan konsorsium China melalui China Development Bank dengan kontrak pinjaman jangka panjang hingga 50 tahun. 

Ketidakkonsistenan dalam pembayaran utang bisa merusak reputasi Indonesia di mata investor global.

Sebagai alternatif, Achmad menilai penyelesaian utang sebaiknya diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang memang bertanggung jawab atas proyek tersebut. 

Menurutnya, Danantara memiliki fleksibilitas untuk melakukan refinancing atau restrukturisasi utang tanpa menambah beban fiskal langsung. 

BACA JUGA:Kampus Bukan Sekadar Ruang Kuliah, Tapi Tempat Menempa Diri

BACA JUGA:Gak Suka Kerja Kantoran? Ini 5 Pekerjaan yang Bisa Jadi Pilihanmu

Dengan aset mencapai sekitar 2 triliun dolar AS, lembaga ini bisa mencari skema seperti debt-to-equity swap dengan konsorsium China, perpanjangan tenor, atau penerbitan obligasi infrastruktur berbasis aset proyek.

Selain itu, monetisasi kawasan sekitar stasiun, pengembangan transit-oriented development (TOD), serta bisnis komersial di sekitar jalur kereta cepat dapat menjadi sumber pendapatan mandiri. 

“Inilah bentuk kreativitas fiskal sejati, mengubah proyek yang awalnya membebani menjadi instrumen produktif, bukan sekadar menambal dengan uang sitaan yang datang tak menentu,” kata Achmad.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur seharusnya menciptakan nilai ekonomi baru, bukan menjadi beban yang terus disubsidi. 

Negara lain seperti Brasil dan Korea Selatan sudah membuktikan bahwa proyek transportasi besar bisa mandiri dengan skema pengembangan kawasan dan kerja sama swasta. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: