‎Potensi Darurat Militer di Tengah Demonstrasi DPR

‎INFORADAR.ID - Ditengah demonstran yang menegang antara aparat dan sipil menuai isi darurat militer, apa yang akan terjadi jika darurat militer dijalankan?

‎Gelombang demonstrasi terkait penolakan tunjangan DPR dan desakan revisi total pejabat serta aparat kian meluas di berbagai daerah.

‎Massa menilai kebijakan yang disahkan DPR tidak berpihak pada rakyat, melainkan hanya menguntungkan elit politik.

Situasi panas ini memunculkan wacana darurat militer yang dikhawatirkan akan digunakan pemerintah sebagai jalan pintas untuk meredam aksi protes.

‎Desakan massa agar dilakukan revisi total terhadap pejabat dan aparat membuat kondisi semakin tegang. 

‎Dalam skenario ekstrem, opsi penerapan darurat militer disebut-sebut bisa menjadi alat pengendalian keamanan nasional. 

‎Namun, langkah ini berpotensi menimbulkan gelombang penolakan baru karena dianggap mengancam demokrasi dan kebebasan sipil.

‎Aturan Hukum yang Berlaku untuk Darurat Militer 

‎Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, Presiden berwenang menetapkan darurat militer dengan persetujuan DPR.

‎Dalam praktiknya, status ini akan memberi kewenangan luas kepada militer untuk mengambil alih kendali keamanan. 

‎Panglima daerah militer atau gubernur militer bisa diberi otoritas penuh, termasuk mengeluarkan aturan yang membatasi aktivitas masyarakat, mulai dari jam malam hingga larangan demonstrasi.

‎Dampak Darurat Militer terhadap Hak Sipil

‎Jika darurat militer benar-benar diterapkan, kebebasan sipil masyarakat akan sangat terpengaruh.

Aksi demonstrasi menolak kebijakan DPR berpotensi dibubarkan paksa, media bisa dikenakan sensor, dan masyarakat menghadapi risiko penahanan tanpa proses hukum formal. 

Sumber: