Instruksi Baru Kemendagri: Pemda Diizinkan Adakan Rapat di Hotel, Industri Perhotelan Diharapkan Pulih

2. Memutar Roda Ekonomi UMKM

Kegiatan pemerintahan di hotel secara tidak langsung juga menghidupkan usaha kecil, seperti penyedia bahan baku makanan, jasa transportasi, perlengkapan acara, dan sebagainya.

3. Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah

Hotel dan restoran yang kembali aktif akan memberikan pemasukan pajak daerah, mulai dari pajak layanan, pajak restoran, hingga pajak hiburan.

BACA JUGA:Daftar Pulau dengan Tambang Nikel di Raja Ampat yang Perlu Kamu Ketahui

BACA JUGA:Merantau Untuk Kuliah? Ini 5 Barang Penting yang Harus Kamu Bawa

Perlu Pengaturan Teknis agar Efisien

Agar tetap sesuai prinsip efisiensi anggaran, kebijakan ini perlu diikuti dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas. Usulan yang muncul di antaranyas sebgai berikut.

Kegiatan hanya dilakukan bila pesertanya melebihi jumlah minimum tertentu.

Lokasi hotel berada di wilayah administrasi tempat instansi berada.

Pengeluaran harus mengikuti standar biaya yang sudah ditetapkan secara nasional.

Dengan adanya batasan ini, pelaksanaan rapat di hotel Pemda tetap bisa dilaksanakan secara tertib dan akuntabel.

Pemberlakuan kembali rapat di hotel Pemda merupakan langkah realistis dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberlanjutan ekonomi lokal. 

Selama ada pengawasan dan pedoman yang jelas, kebijakan ini berpotensi besar membantu pelaku usaha kecil maupun pekerja harian yang menggantungkan hidupnya pada sektor perhotelan dan kuliner.

Sumber: