Puluhan Peserta Seleksi RSUD Gagal, Gubernur Banten: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab!

INFORADAR.ID- Kekacauan dalam proses seleksi pegawai di RSUD Cilograng dan RSUD Labuan menarik perhatian Gubernur Banten, Andra Soni. 

Sejumlah peserta yang telah dinyatakan lulus, bahkan telah menandatangani kontrak kerja dan meninggalkan pekerjaan sebelumnya, mengalami pembatalan kelulusan secara sepihak oleh panitia seleksi.

Menanggapi situasi ini, Gubernur Banten menyatakan akan segera mencari jalan keluar untuk masalah tersebut. 

Ia menyampaikan bahwa telah meminta laporan resmi dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten untuk menyelidiki penyebab kericuhan dalam proses rekrutmen.

BACA JUGA:Tidak Sulit! Ini 4 Tips Membangun Personal Branding bagi Kamu yang Pemalu

BACA JUGA:5 Rekomendasi Tablet Samsung Terbaik 2025 untuk Mendukung Kebutuhan Kerja yang Efisien, Cek Spesifikasi

Menurut Andra, seleksi harus dilakukan dengan cara yang profesional dan transparan tanpa adanya campur tangan pihak luar.

“Saya sudah minta kepada Kepala BKD untuk memberikan laporan tertulis kepada saya terkait proses di sana. Praktik-praktik seperti berkas yang tidak sesuai hingga dugaan titipan harus benar-benar dicegah,” tegasnya.

Andra juga menegaskan bahwa tidak boleh ada praktik titip-menitip dalam proses seleksi aparatur sipil negara. 

Gubernur Banten ini menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan ketika ada warga yang menjadi korban akibat kesalahan dalam birokrasi.

BACA JUGA:Siap Dibongkar! Pemkot Serang Kerahkan Alat Berat untuk Bongkar Bangli di Stadion Maulana Yusuf

BACA JUGA:4 Cara Membuat Profil LinkedIn Kamu Lebih Menarik di Mata Perekrut, Ikuti Langkah Ini

tidak bisa dibiarkan, jika ada yang sudah kehilangan pekerjaan karena kesalahan prosedur, pemerintah harus bertanggung jawab.

Di sisi lain, Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Banten mengindikasikan adanya dugaan maladministrasi dalam proses seleksi pegawai RSUD Labuan.

Sumber: