“Tahap pertama sudah selesai. Tetapi untuk tahap kedua ini, 58 desa belum mencair, jadi memberikan dampak terutama pada pembangunan fisik,” lanjutnya.
DPMPD berharap proses pencairan dapat dilakukan sebelum akhir November.
Ia berharap sebelum 30 November aplikasi sudah aktif sehingga DD dapat dicairkan dan program prioritas dapat berjalan.
Di sisi lain, Kepala Desa Bangkonol, Ade Sopiyandi, menyampaikan bahwa desanya merupakan salah satu yang belum menerima DD tahap II.
Hal ini berdampak pada penundaan beberapa program pembangunan fisik, terutama dengan meningkatnya intensitas hujan.
“Biasanya dalam seminggu dua minggu sudah cair. Namun sekarang sudah lebih dari dua bulan. Proposal kami diajukan sejak 19 September,” ucap Ade.
BACA JUGA:Pandeglang Terimbas Cuaca Ekstrem, Harga Ikan Laut Naik
BACA JUGA:Cara Cek Status Lamar Magang Hub Kemnaker Batch 2
Ia mengatakan sudah menerima informasi dari pemerintah kabupaten bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh pembaruan sistem di pusat, tepatnya pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN).
Ade menyebutkan bahwa pembangunan jalan paving block dari Kampung Sabi Tangtu menuju TPU dan pembangunan SPAL juga mengalami keterlambatan. Pekerjaan yang seharusnya selesai pada bulan Oktober kini terhenti.
Total anggaran untuk DD tahap II di Desa Bangkonol mencapai Rp435 juta untuk berbagai kebutuhan seperti ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur rabat beton dan SPAL, BLT, serta operasional pemerintahan desa.
Pihak desa telah melakukan komunikasi dengan camat serta DPMPD untuk mempercepat pencairan, tetapi jawaban yang diterima masih serupa, menunggu perbaikan sistem di pusat.
“Semoga bulan November ini dapat dicairkan. Ini adalah keterlambatan pertama yang kami alami. Kami ingin semua pekerjaan berlangsung sesuai rencana,” lanjut Ade.
Warga di Pandeglang juga mulai menanyakan perkembangan pembangunan yang terhambat, Ade berharap pencairan DD segera kembali normal agar pelayanan dan pembangunan tidak terpengaruh.