INFORADAR.ID - Gelombang protes terhadap aktivitas truk tambang kembali muncul di Kabupaten Serang pada Senin 17 November 2025.
Warga menilai pelanggaran jam operasional di kawasan Bojonegoro-Puloampel semakin sering terjadi, sementara wilayah itu menjadi salah satu jalur paling terdampak oleh kendaraan berat tersebut.
Situasi yang berlarut-larut ini membuat masyarakat merasa harus kembali mengambil langkah tegas untuk menyampaikan tuntutan mereka.
Menurut warga, intensitas truk yang melintas di koridor Bojonegoro-Puloampel sudah jauh melebihi batas toleransi.
Banyak sopir tetap beroperasi di luar jadwal yang diperbolehkan, sehingga masyarakat Bojonegoro-Puloampel memutuskan turun ke jalan untuk menyuarakan keberatan mereka.
BACA JUGA:Pilihan HP 5G Murah di Bawah Rp3 Juta dari Transsion, Yakin Nih Gak Mau Lirik?
BACA JUGA:Ingin Jadi Petugas Haji 2026? Rekrutmen Segera Dibuka, Kenali Semua Pembagian Tugasnya
Tuntutan Warga Terkait Jalur Bojonegoro-Puloampel
Padahal, Gubernur Banten Andra Soni telah mengatur bahwa truk tambang hanya boleh beroperasi pada malam hingga dini hari, yakni pukul 22.00–05.00 WIB. Namun, aturan itu dinilai belum berjalan efektif di lapangan.
Aksi yang digelar warga dimulai dengan longmarch dari Puloampel menuju Gerbang Cilegon Timur.
Mereka bergerak menggunakan mobil komando dan sepeda motor, diikuti berbagai unsur masyarakat seperti tokoh lokal, kepala desa, pemuda, jawara, ibu-ibu, hingga mahasiswa.
Setibanya di akses gerbang tol, massa langsung menutup ruas jalan nasional.
Truk tambang yang mencoba melintas pun diminta berbalik arah karena dianggap mengabaikan regulasi pemerintah.
Ketua Karang Taruna Kecamatan Puloampel, Luki Sosiawan, menegaskan bahwa keberadaan truk tambang yang tak tertib telah memicu banyak masalah, termasuk kerusakan jalan dan tingginya risiko kecelakaan. Menurutnya, kondisi ini sudah sangat meresahkan warga.
BACA JUGA:Prediksi Rekrutmen CPNS Kemenkeu 2026: Jadwal, Formasi, dan Kebutuhan Pegawai