Tingkatkan Kesejahteraan, Pemkab Lebak Perbaiki Puluhan Rumah Tak Layak Huni

Senin 27-10-2025,21:16 WIB
Reporter : Babay Kholifah
Editor : Haidaroh

INFORADAR.ID- Pemkab Lebak sedang melaksanakan program untuk memperbaiki puluhan rumah yang tidak layak huni sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Program ini ditujukan kepada warga dengan pendapatan rendah yang tinggal di tempat tinggal yang tidak memenuhi standar. 

Dengan adanya bantuan dari Pemkab Lebak ini, diharapkan setiap keluarga bisa memiliki rumah yang aman, sehat, dan nyaman sebagai bagian dari perbaikan kualitas hidup warga di area pedesaan.

Inisiatif ini juga menunjukkan komitmen Pemerintah daerah untuk menurunkan angka kemiskinan serta kesenjangan sosial. 

BACA JUGA:Perawatan Kulit dari Dalam, Makanan dan Kebiasaan untuk Cantik Alami

BACA JUGA:Rekomendasi HP Gaming Terbaik 2025, Performa Maksimal untuk Para Gamer

Selain melakukan perbaikan rumah, Pemkab Lebak juga menyediakan pendampingan agar masyarakat bisa memelihara dan memanfaatkan bantuan tersebut dengan berkelanjutan. 

Pemkab Lebak berusaha keras untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di wilayah yang dipimpin oleh Bupati Hasbi Jayabaya.

Saat ini ada 42 ribu unit RTLH yang tersebar di 28 kecamatan di Kabupaten Lebak.

Dikutip dari RADARBANTEN, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Lebak, Lingga Segara menyatakan, tahun ini Pemkab Lebak melalui APBD 2025 menganggarkan untuk 50 unit RTLH.

BACA JUGA:Bahaya Merkuri pada Kulit, Ancaman di Balik Produk Kecantikan

BACA JUGA:Dorong Sektor Wisata, Disporapar Kabupaten Serang Susun Kalender Event Tahunan

“Penanganan RTLH tahun ini dianggarkan sebesar Rp 1 miliar untuk 50 unit RTLH. Setiap unit RTLH akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 20 juta,” ungkapnya.

Lingga menekankan bahwa penanganan RTLH merupakan salah satu strategi Pemkab Lebak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Saat ini, masih ada 42 ribu unit RTLH yang perlu diperhatikan di Lebak.

Ia menjelaskan bahwa penyelesaian masalah RTLH memerlukan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pihak swasta. 

Kategori :