INFORADAR.ID - Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi PPPK paruh waktu, prosesnya terus dipercepat oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), progres tersebut telah mencapai sekitar 80 persen hingga akhir Oktober 2025.
Penetapan NIP tersebut dilakukan agar tenaga honorer berstatus PPPK paruh waktu segera mendapatkan kepastian status kepegawaian serta hak gajinya secara resmi.
Pemerintah daerah menargetkan proses administrasi bisa tuntas sebelum pergantian tahun.
Upaya percepatan penetapan NIP PPPK paruh waktu menunjukkan keseriusan Pandeglang dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi di instansi pemerintahan.
BACA JUGA:Aturan Baru BGN: Bahan Masak Program MBG Wajib Dihabiskan Setiap Hari
BACA JUGA:Waspadai Jejak Digitalmu, Begini Cara Aman Menghapus Data Pribadi di Internet
BKPSDM Benahi Dokumen PPPK Paruh Waktu yang Bermasalah
Analis SDM Aparatur Ahli Muda BKPSDM Pandeglang, Juwita Mutachirriyah, menyampaikan bahwa timnya kini berada di tahap input dan persetujuan berkas oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ia menjelaskan, hambatan terbesar dalam proses ini adalah ketidaksesuaian dokumen peserta, seperti ijazah dan data pribadi yang tidak terbaca atau berbeda dengan data pendaftaran awal.
“Beberapa peserta belum memperbarui data pendidikan, sehingga kami harus memperbaiki satu per satu agar datanya valid,” tutur Juwita, Minggu 26 Oktober 2025 yang dilansir dari laman RADARBANTEN.CO.ID.
BKPSDM bahkan bekerja hingga malam hari untuk mempercepat validasi berkas, terutama bagi sekitar 100 peserta yang masih berstatus tidak sesuai (BTS).
Peserta dengan kendala dokumen langsung dihubungi agar dapat segera melengkapi atau memperbaiki kekurangan administrasi.
BACA JUGA:Kandungan Etanol dalam BBM Itu Apa Sih? Kenali Kelebihan, Kekurangan, dan Efeknya di Mesin!
BACA JUGA:Kabupaten Lebak Raih Predikat Serapan Anggaran Terbaik se-Indonesia