Rekrutmen CPNS 2026 Siap Dibuka, Pemerintah Tekankan Kesesuaian Jabatan dengan Pendidikan Pelamar

INFORADAR.ID - Pemerintah memastikan bahwa rekrutmen CPNS 2026 akan tetap digelar dengan pola yang lebih selektif dan terukur. 

Melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN), pelaksanaan rekrutmen difokuskan untuk mengisi kekosongan posisi akibat pegawai pensiun serta memperkuat jabatan fungsional yang masih dibutuhkan di berbagai instansi.

Rekrutmen CPNS 2026 sejalan dengan penerapan kebijakan zero growth atau pertumbuhan nol pegawai yang bertujuan menjaga jumlah ASN tetap stabil setiap tahun.

 Dengan demikian, rekrutmen tidak akan menambah jumlah pegawai secara nasional, tetapi memastikan kebutuhan instansi tetap terpenuhi secara efisien.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa prinsip zero growth merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan struktur ASN yang ramping, efisien, dan berdaya guna. 

“Formasi ASN tahun 2026 akan diarahkan untuk menggantikan pegawai yang pensiun serta mengisi jabatan fungsional yang benar-benar dibutuhkan,” ujarnya dalam keterangan resmi.

BACA JUGA:Jalur Pendakian Gunung Pulosari Ditutup Sementara Hingga Akhir Tahun, Ini 3 Alasannya

BACA JUGA:Waduh! Angka Pengangguran di Banten Tembus 412 Ribu, Didominasi Fresh Graduate

Pastikan Jabatan Sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan

Menjelang pembukaan seleksi rekrutmen CPNS 2026, calon peserta diimbau agar teliti dalam memilih jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. 

Kesalahan dalam memilih formasi menjadi salah satu penyebab utama kegagalan di tahap seleksi administrasi. Setiap tingkat pendidikan memiliki kategori formasi yang berbeda. 

Lulusan SMA/SMK umumnya hanya dapat mendaftar pada jabatan pelaksana atau teknis, seperti penjaga tahanan di Kemenkumham dan Kejaksaan Agung, penyuluh pertanian di Kementan, atau tenaga administrasi di Kemendagri, Kemensos, dan KLHK.

Sementara itu, lulusan Diploma dan Sarjana (S-1) memiliki peluang yang lebih luas, terutama untuk jabatan fungsional seperti analis, penyusun kebijakan, hingga tenaga teknis di berbagai kementerian. 

Lulusan pendidikan (S1 Pendidikan) pun kini tidak terbatas pada profesi guru, karena tersedia banyak posisi non-pengajaran seperti analis kebijakan publik dan administrasi pendidikan.

Sumber: