Disway Award

Ramai Kritik soal Pernyataan Ahli Gizi, Wakil Ketua DPR RI Berikan Klarifikasi

Ramai Kritik soal Pernyataan Ahli Gizi, Wakil Ketua DPR RI Berikan Klarifikasi

Potret Wakil Ketua DPR RI saat berikan klarifikasi terkait Ahli Gizi-Instagram-@cucun_centre

INFORADAR.ID- Pernyataan Wakil Ketua DPR RI yang menyatakan “Ahli Gizi tidak diperlukan” dalam konteks program makanan bergizi langsung memicu reaksi negatif yang luas dari masyarakat dan tenaga kesehatan. 

Banyak orang berpendapat bahwa pernyataan tersebut bisa menyebabkan kesalahpahaman mengenai pentingnya Ahli Gizi dalam menjamin kualitas makanan bagi masyarakat, khususnya untuk anak-anak. 

Tanggapan negatif tentang Ahli Gizi ini cepat menyebar di media sosial dan membuat pernyataan Wakil Ketua DPR RI tersebut menjadi viral.

Menanggapi reaksi tersebut, Wakil Ketua DPR RI memberikan penjelasan sekaligus meminta maaf. Ia mengungkapkan bahwa maksud dari pernyataannya bukan untuk mengecilkan profesi Ahli Gizi, melainkan ingin menekankan efisiensi program yang sedang berjalan. 

Wakil DPR RI itu menegaskan bahwa peran Ahli Gizi sangat penting dan mesti dihargai, serta berharap klarifikasi ini dapat memperbaiki pandangan publik dan meredakan kontroversi yang telah muncul.

Kontroversi pernyataan Cucun dimulai dari Forum Konsolidasi SPPG se-Kabupaten Bandung. Saat itu, seorang peserta mengangkat isu sulitnya Badan Gizi Nasional (BGN) dalam merekrut Ahli Gizi untuk ditempatkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

BACA JUGA:Update Tarif Listrik PLN per kWh, Berlaku Sampai Desember 2025

BACA JUGA:Update! Tabel Angsuran KUR BRI 2025 Rp50 Juta, Syarat Lengkap dan Cara Mengajukan

Peserta tersebut menyarankan agar BGN tidak lagi menggunakan istilah Ahli Gizi jika tenaga yang direkrut tidak punya latar belakang pendidikan gizi. 

Peserta forum tersebut juga merekomendasikan agar posisi itu cukup disebut sebagai pengawas produksi dan kualitas atau tenaga QA/QC.

Dalam forum itu, BGN juga didorong untuk menjalin kerja sama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dalam program MBG. 

Hal ini karena penanganan gizi bagi penerima manfaat program MBG dinilai membutuhkan tenaga yang kompeten. 

Peserta forum juga mengusulkan agar BGN menggandeng Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI).

“Ahli Gizi Tidak Diperlukan” Belum selesai peserta tersebut menyampaikan pendapatnya, Cucun yang memimpin forum langsung memotong dan menyatakan penjelasannya terlalu panjang. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: