Atasi Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara, Indonesia Butuh Lembaga Mahkamah Etik

INFORADAR.ID- Wacana pembentukan Lembaga Mahkamah Etik Nasional kembali mengemuka dalam focus group discussion (FGD) yang diadakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Jakarta, Selasa 27 Agustus 2024 di Jakarta. Hal ini didasarkan fakta terjadi penurunan etika para penyelenggara negara. 

"Usulan ini menjadi relevan di tengah maraknya keterpurukan etika dan moral para penyelenggara negara. Dibuktikan dengan semakin tingginya kasus korupsi dan amoral dari para penyelenggara negara,” kata Amin Abdullah salah satu Dewan Pengarah BPIP yang juga sebagai host FGD.

Meski begitu, lanjut Amin, menghadirkan lembaga etik masih perlu pembahasan mendalam. Amin belum bisa berbicara banyak karena pembahasan masih dilakukan. 

FGD ini menurut Amin sebagai bagian dari tanggungjawab BPIP dalam menjawab dan ikut merasakan kerisauan masyarakat pasca reformasi. Alih-alih membaik, situasi etika penyelenggara negara seakan mundur. 

BACA JUGA:4 Ketakutan Anak yang Harus Dipahami Orang Tua, Para Orang Tua Harus Tahu Nih

BACA JUGA:6 Sikap Agar Tidak Dianggap Remeh oleh Orang Lain, Salah Satunya Ini

"Masyarakat merasakan keresahan terhadap persoalan etika dan moral dalam penyelenggaraan negara. Kami merasakan itu dan mencoba mencari solusinya," ungkap Mantan Rektor Univesitas Islam Negeri (UIN) Jogja ini.

Potret saat acara berlangsung--

FGD dengan tema “Etika Demokrasi dan Praktik Hukum” ini diharapkan menjadi pesan kepada pemerintahan baru, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk kembali menguatkan sistem dan regulasi yang berbasis pada nilai-nilai moral dan etika.

"Tema ini kami angkat untuk introspeksi dan evaluasi dalam menyiapkan generasi yang akan datang, generasi milenial, pemerintahan baru, dan masyarakat pada umumnya," terangnya

Situasi beberapa tahun terakhir harus menjadi refleksi bersama, dimana nampak dan terang benderang terjadi kemunduran etika penyelenggara negara. Ini dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi, pelanggaran moral dan etika serta konstitusi yang dilanggar.

BACA JUGA:4 Manfaat Buah Duku untuk Ibu Hamil, Salah Satunya Menjaga Kesehatan Kulit Supaya Tetap Awet Muda

BACA JUGA:4 Keuntungan Kamu Ikut Organisasi Saat Kuliah, Salah Satunya Ini

Amin mengatakan, FGD ini direncanakan akan dilaksanakan di tujuh kota. Rekomendasi dari setiap FGD tersebut akan dihimpun dalam kapita selekta atau buku putih yang akan disampaikan kepada pemerintahan baru.

Sumber: