Di DKI Jakarta, Rumah Di Bawah Rp 2 Miliar Tak Dikenakan PBB

JAKARTA, INFORADAR.ID --- Warga DKI Jakarta yang mempunyai rumah dengan nilai di bawah Rp 2 miliar, boleh berlega hati. Pasalnya, Pemprov DKI membebaskannya dari PBB. 

PBB dikenakan untuk rumah yang harganya di atas Rp 2 miliar. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur No.23/2022, tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022.

Peraturan ini merupakan kado dari Pemprov DKI Jakarta dalam rangka HUT ke 77 Kemerdekaan RI. Kado dimaksud berupa kebijakan pajak yang adil dan merata untuk warga Jakarta. "Kami ingin di Jakarta, warganya merasakan keadilan sosial sebagai wujud nyata kemerdekaan yang hakiki," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu, 17 Agustus 2022. 

Dikutip inforadar.id dari Laman FB Anies Baswedan yang terverifikasi centang biru, saat ini, kata Anies, ada 1,4 juta rumah tinggal di Jakarta. Yang nilainya di atas 2 miliar sekitar 200 ribu rumah, serta yang nilainya di bawah 2 miliar rupiah ada 1,2 juta rumah. Semua bangunan rumah tinggal yang nilainya di bawah 2 miliar rupiah dibebaskan dari PBB.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pejabat terkait mengunjungi kampung ke kampung untuk sosialisasi Pergub No 23/2022. -Foto: Laman FB Anies Baswedan-

Rabu, 17 Agustus 2022, secara simbolis memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Elektronik (e-SPPT) PBB-P2 tahun 2022, kepada 25 perwakilan wajib pajak yang dibebaskan PBB-nya, di RPTRA Madusela, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Dasar pembuatan kebijakan, yaitu luas minimum lahan & bangunan utk rumah sederhana sehat: 60 m² (bumi) dan 36 m² (bangunan). Ini sesuai Permen PUPR No.403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat.

Jadi sekitar 2,7 triliun rupiah total pajak dari hunian yang biasa diterima pemerintah, bisa dimanfaatkan oleh warga.

Sementara bagi warga dengan rumah tinggal yang NJOP-nya lebih besar dari Rp 2 miliar: tetap diberikan Faktor Pengurang. Untuk Bangunan Selain Rumah Tinggal/ Komersil dan Jalan Tol dibebaskan sebesar 15%:

Pemprov DKI Jakarta juga mengeluarkan kebijakan Keringanan Pembayaran Pokok Pajak & Penghapusan Sanksi Administrasi PBB 2022. 

 

Editor: M Widodo

Sumber: