Suryadharma Ali Wafat, Tokoh Politik dan Eks Menteri Agama Era SBY

BACA JUGA:Tayang September 2025, Film ‘Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah’ Siap Menyentuh Hati

Lahir di Jakarta pada 19 September 1956, Suryadharma Ali menyelesaikan studi sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1984. 

Ia kemudian melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari UIN Malang atas kontribusinya dalam dunia Islam dan pendidikan.

Sebelum aktif di politik, Surya sempat bekerja di sektor swasta sebagai Deputi Direktur di PT Hero Supermarket selama hampir 15 tahun. 

Ia mulai terjun ke politik sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PPP dan pernah menjabat Ketua Komisi V.

Sebagai pemimpin PPP, Surya memegang kendali partai selama dua periode dan dikenal berupaya menguatkan identitas Islam dalam kebijakan partai. Masa kepemimpinannya juga diwarnai pergeseran arah partai ke spektrum politik konservatif.

Kontroversi dan Proses Hukum

BACA JUGA:Kota Serang Fair 2025, Pesta Rakyat Bersama UMKM Lokal

BACA JUGA:Rekening Tak Aktif 3 Bulan Diblokir PPATK, Begini Langkah Mengaktifkannya Kembali

Namun, karier Surya tidak lepas dari kontroversi. Pada 2014, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus penyalahgunaan dana haji dan dana operasional menteri (DOM). Ia dituduh merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah.

Pada awal 2016, pengadilan menjatuhkan vonis enam tahun penjara serta denda Rp300 juta dan uang pengganti sebesar Rp1,8 miliar. Meski begitu, hak politiknya tidak dicabut. Ia kemudian bebas bersyarat pada 6 September 2022.

Pemakaman dan Kehidupan Pribadi

Jenazah disemayamkan di rumah duka di Cipinang Cempedak I, Jakarta Timur. Rencananya, pemakaman dilakukan di Pondok Pesantren Miftahul’Ulum, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Surya meninggalkan istri serta lima orang anak.

Meski sempat tersandung kasus hukum, peran Surya dalam dunia politik Islam tetap dikenang, baik sebagai pembentuk arah partai maupun tokoh yang memengaruhi wacana keislaman dalam politik nasional.

Sumber: