Banyak tanah pemerintah yang tersedia, tetapi lokasinya tidak memenuhi syarat strategis.
Administrasi relatif mudah karena sudah ada instruksi dari Mendagri, gubernur, dan bupati. Tantangannya adalah mendapatkan lahan yang benar-benar sesuai harus berada di pinggir jalan, mudah diakses, dan berukuran rasional.
DPMPD menginformasikan bahwa pengumpulan data lahan resmi dimulai pada 3 November 2025.
Desa diharapkan segera memberikan informasi mengenai lokasi yang mungkin digunakan untuk pembangunan gerai.
Apabila desa tidak memiliki lahan yang sesuai, terdapat pilihan untuk memanfaatkan aset pemerintah daerah atau menyewa lahan.
Muslim tidak memberikan tanggapan terkait pengaruh keterlambatan pendataan terhadap target pembangunan gerai. Ia menekankan bahwa hal tersebut adalah wewenang DKUPP.
DPMPD memastikan bahwa upaya mempercepat pendataan terus berlangsung untuk mendukung pembangunan gerai Kopdes Merah Putih di Pandeglang.