Tindakan ini memunculkan pertanyaan tentang prioritas dan dedikasi Zita dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pejabat.
Dalam klarifikasinya, Zita mengatakan kalau rapat tersebut memungkinkan dipimpin oleh 1 orang pemimpin. la juga menegaskan kalau aktivitas yang ia lakukan belum tentu sama dengan yang ia unggah di media sosial.
Utusan Khusus Presiden Harus Dievaluasi
Rangkaian kontroversi yang melibatkan Zita membuat publik menyoroti jabatan Utusan Khusus Presiden.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai Presiden Prabowo perlu mengevaluasi kinerja 7 Utusan Khusus Presiden periode 2024-2029.
Hal ini dikarenakan, hingga kini publik belum mengetahui capaian dan kontribusi mereka sejak dilantik pada Oktober 2024 lalu. Apalagi, mereka menerima hak keuangan dari APBN.
"Zita Anjani misalnya, dinilai lebih membranding dirinya daripada pariwisata nasional. Publik sama sekali tidak mengetahui apa kontribusinya dalam meningkatkan pariwisata di tanah air," ungkap Jamiluddin Ritonga.