SERANG, INFORADAR.ID – Honorer di Pemprov Banten akan meminta perlindungan kepada DPRD Banten dan pengacara untuk unjuk rasa ke DPR RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta pada 7 Agustus 2023.
Honorer di Pemprov Banten membutuhkan jaminan perlindungan karena mendapatkan intervensi agar tidak unjuk rasa ke Jakarta.
Koordinator Forum Honorer Provinsi Banten Taufik Hidayat menegaskan, walaupun dilarang unjuk rasa ke Jakarta tapi para pegawai non ASN akan tetap berangkat.
“Kendaraan juga sudah ada,” ujar Taufik saat dikonfirmasi pada Minggu, 30 Juli 2023.
Ia mengaku mengaku sudah meminta perlindungan kepada DPRD dan pengacara. Seperti saat demo di Pemprov Banten beberapa waktu lalu menyiapkan pengacara dari lembaga bantuan hukum.
Taufik menegaskan, menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang.
“Kasihan teman-teman kalau ingin bersuara malah ditekan,” tandasnya.
Demo ke Jakarta, lanjut dia, untuk menyampaikan aspirasi agar honorer di pemerintah tidak dihapus dan bahkan diangkat menjadi pegawai pemerintah. (*)