Melarang atau Mendidik? Kritik atas Kebijakan Pembatasan Ponsel di Sekolah

INFORADAR.ID - Kebijakan pembatasan penggunaan ponsel di lingkungan sekolah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten memunculkan perdebatan publik. Di satu sisi, Kebijakan ini diklaim bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa serta mengurangi distraksi selama proses pembelajaran.

Namun di sisi lain, kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pelarangan merupakan bentuk pendidikan, atau justru cerminan ketidaksiapan sistem pendidikan menghadapi perkembangan teknologi?

Di era digital, ketika hampir seluruh aspek kehidupan manusia terhubung dengan teknologi, sekolah tidak lagi dapat diposisikan sebagai ruang steril dari dunia digital. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan ponsel perlu dikaji secara kritis, bukan hanya dari perspektif ketertiban kelas, tetapi juga dari sudut pandang tujuan jangka panjang pendidikan itu sendiri.

Teknologi Bukan Musuh Pendidikan

Ponsel saat ini tidak lagi sekadar alat komunikasi, melainkan telah menjadi media belajar portabel. Melalui ponsel, siswa dapat mengakses buku digital, jurnal ilmiah, video pembelajaran, kelas daring, hingga kecerdasan buatan (AI) yang mendukung pemahaman materi. Dalam konteks ini, ponsel justru berpotensi menjadi sarana peningkatan kualitas pembelajaran.

Paradoks muncul ketika sistem pendidikan mengusung konsep Merdeka Belajar, pembelajaran berbasis teknologi, dan literasi digital, tetapi di saat yang sama memilih solusi berupa pelarangan alat utama teknologi tersebut. Kebijakan ini berisiko menempatkan sekolah dalam posisi kontradiktif: mendorong inovasi secara normatif, namun menghambatnya secara praksis.

Kesalahan Logika dalam Kebijakan

Kebijakan pembatasan ponsel mencerminkan setidaknya tiga kesalahan logika utama dalam perumusan kebijakan pendidikan.

Pertama, pendekatan solusi instan. Alih-alih membenahi metode pembelajaran yang kurang menarik atau minim partisipasi siswa, kebijakan justru memilih jalan pintas dengan menyingkirkan alat yang dianggap mengganggu. Padahal, masalah utama bukan terletak pada ponsel, melainkan pada kurangnya pedagogi yang adaptif terhadap karakter generasi digital.

Kedua, menyalahkan alat, bukan sistem. Ketika siswa tidak fokus, ponsel dijadikan kambing hitam. Padahal faktor utama yang memengaruhi keterlibatan belajar adalah kualitas interaksi guru, relevansi materi, dan metode pembelajaran. Ponsel hanya menjadi cermin dari persoalan yang lebih struktural dalam sistem pendidikan.

Ketiga, minim basis riset empiris. Tidak banyak kebijakan pembatasan ponsel yang didasarkan pada penelitian lokal yang komprehensif mengenai dampaknya terhadap prestasi belajar siswa. Tanpa data yang kuat, kebijakan ini berisiko menjadi respons reaktif terhadap kekhawatiran sosial, bukan hasil perencanaan pendidikan berbasis bukti (evidence-based policy).

Dampak Negatif Pembatasan Total

Pembatasan ponsel secara kaku justru berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan.

Pertama, rendahnya literasi digital siswa. Jika siswa tidak dilatih menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, mereka tidak akan memiliki keterampilan kritis dalam menyaring informasi, memahami etika digital, dan mengelola distraksi.

Sumber: