INFORADAR.ID --- Ribuan tenaga honorer yang tersebar di hampir seluruh Pemerintahan Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) di seluruh Indonesia resah.
Pasalnya, pemerintah rencananya bakal menghapus keberadaan tenaga honorer per November 2023 nanti.
Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB) Abdullah Azwar Anas untuk mencari solusi terhadap persoalan kepegawaian tenaga honorer tersebut.
Kebijakan penghapusan tenaga honorer tersebut dinilai dilematis dan tidak tepat. Sebab, keberadaan tenaga honorer ini masih sangat dibutuhkan.
Sisi lainnya, para tenaga honorer ini sudah mengabdi bertahun-tahun, bahkan sudah ada yang puluhan tahun, serta menjadi tulang punggung keluarga.
Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas soal persoalan honorer di daerah.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan itu dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 di Balikpapan.
"Jadi pagi tadi saya telepon ke MenPAN-RB bahwa urusan itu masih digodok, tetapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik," kata Jokowi.
Presiden menambahkan, masih ada ribuan tenaga honorer di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota yang belum diangkat sebagai pegawai tetap atau aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Jokowi, rekrutmen tenaga honorer sewaktu dia masih menjadi wali kota Surakarta sudah dihentikan.
"Saat saya masih wali kota itu sebetulnya sudah sebetulnya 100 persen disetop. Itu saya enggak tahu kenapa bisa muncul bisa ribuan lagi. Itu yang masih dirumuskan untuk dicarikan jalan tengah," ungkapnya.
Isu terkait dengan tenaga honorer yang masih banyak itu, kata Presiden, diutarakan oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor yang juga sebagai Ketua Umum APPSI periode 2022—2023.
Dalam acara pra-Rakernas APPSI, Gubernur Isran meminta dukungan kepala daerah untuk mempertahankan tenaga honorer, terutama guru.
Mengutip dari situs resmi APPSI, Isran menilai kepala daerah harus mempertimbangkan bersama dampak penghapusan tenaga honorer.
"Apabila penghapusan tenaga honorer terjadi, kurang lebih empat juta orang dengan asumsi satu tenaga honor menghidupi satu istri dan dua anak. Bisa dibayangkan, setidaknya ada 12 juta orang yang bergantung hidup dari kerja tenaga honor," pungkasnya.