TANGERANG, INFORADAR.ID --- Untuk membahas persoalan kamtibmas, sedikitnya 65 Kapolres di perbatasan negara diundang dalam acara focus group discussion (FGD) yang diadakan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri di Hotel Santika, Serpong Tangerang Selatan.
Dalam FGD tersebut tak hanya Kapolres yang diundang, melainkan juga Atase dan Staf Teknis Kepolisian yang bertugas di KBRI dan KJRI di Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Australia dan Timor Leste.
Tujuannya adalah untuk menjawab tantangan kerja di perbatasan Indonesia dengan negara sahabat terkait dengan perkembangan geo politik yang berjalan sangat dinamis.
Diskusi dibuka oleh Kadivhubinter Polri yang diwakili oleh Kabaglotas Set NCB Interpol Kombes Pol. Dodied Prasetyo Aji, diikuti oleh 65 Kapolres perbatasan serta para Atase dan Staf Teknis Kepolisian yang bertugas di KBRI dan KJRI di Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Australia dan Timor Leste.
Dalam sambutannya, Dodied menjelaskan bahwa diskusi dilakukan untuk mengoptimalkan sinergitas Polri dengan kementerian lembaga dalam penanggulangan kejahatan transnasional.
“Perkembangan situasi geopolitik saat ini perlu diimbangi dengan penguatan kerjasama Polri dengan kementerian lembaga yang concern pada permasalahan kamtibmas di perbatasan negara, termasuk dengan kepolisian negara sahabat, sehingga kita bersama dapat mencegah dampak kejahatan lintas negara atau transnational crime,” kata Dodied sebagaimana inforadar.id kutip dari laman PMJ News, Rabu, 26 Oktober 2022.
Dodied menjelaskan beberapa terobosan kreatif Kadivhubinter Polri BJP Krisna Murti yang baru saja dilantik seperti program penyegaran dan rekrutment brigadir perbatasan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi masalah perbatasan secara konsisten, pengembangan Aplikasi Imbas Cepat serta upaya peningkatan kapabiltas sarana dan prasarana dalam mendukung tugas Polri di daerah perbatasan.
“Divhubinter Polri terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas personel, sarana dan prasarana serta metode kerja yang berbasis pada kemajuan teknologi untuk mencari solusi yang adaptif terhadap masalah-masalah kamtibmas di daerah perbatasan,” jelas Dodied.
Pasca pembukaan, diskusi langsung dilaksanakan secara kelompok oleh para peserta dengan membagi topik kejahatan transnational yang berbeda antar kelompok. Diskusi kelompok juga dilakukan untuk menyiapkan bahan pertanyaan yang berkualitas untuk disampaikan kepada nara sumber yang telah dipersiapkan oleh panitian kegiatan dari Bagian LO dan Perbatasan Divhubinter Polri. Tiap kelompok diskusi diwajibkan menuangkan hasil diskusinya di lembar-lembar kerja dari panitia.
“Tiap kelompok diskusi akan difasilitasi oleh para calon atase dan staf teknis kepolisian yang juga pada awal 2023 akan mulai berdinas di beberapa negara,” terang Dodied.
Adapun beberapa pemateri yang tampil pada hari pertama FGD berasal dari Ditjen Bea dan Cukai, Badan Naisonal Pengelola Perbatasan (BNPP) dan BP2MI. Pemberian materi dilakukan untuk pengayaan pengetahuan bagi para peserta, disajikan dalam bentuk seminar yang dimoderatori oleh Akbp Dr. I Gede Nyoman Bratasena, salah satu pamen lulusan S3 Universitas Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Kasubag Amerika Eropa (Amerop) di Set NCB Interpol Indonesia.
Dalam paparannya, Ahli Madya Perencana BNPP, Dr. Budi Setyono membahas tentang komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat kedaulatan negara di tingkat desa perbatasan.
“Peran Polri sangat signifikan untuk menghadirkan negara di desa-desa perbatasan, sehingga diharapkan dapat melakukan upaya penegakan hukum terhadap aktivitas ekonomi yang ilegal serta mengedukasi warga desa perbatasan tentang nasionalisme,” kata Budi.
Senada dengan BNPP, materi yang disampaikan oleh Kasubdit Kejahatan Lintas Negara Ditjen Bea dan Cukai Souvenir Yustianto mempertegas tentang pentingnya penguatan koordinasi dengan Polri untuk optimalkan penerimaan negara serta perlindungan terhadap masyarakat di perbatasan dari aktivitas ekonomi dari negara perbatasan yang merugikan Indonesia.
“Kerjasama Polri dan Bea Cukai di wilayah perbatasan sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dapat merugikan keuangan negara dari aktivitas ekonomi ilegal negara di perbatasan Indonesia,” kata Yustianto.