Sekda Banten Pertanyakan Alat Ukur BPS terkait Pengangguran Tinggi, padahal Investasi Melejit

INFORADAR.ID --- Penjabat (Pj) Sekda Banten Virgoyanti mempertanyakan parameter atau alat ukur yang digunakan BPS, sehingga menempatkan Provinsi Banten sebagai daerah dengan pengangguran tertinggi di Indonesia.

Hal itu bukan tanpa alasan. Sebab, realitasnya bahwa investasi di Banten pada tahun 2023 ini saja naik signifikan dibanding dengan tahun sebelumnya. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banten mencatat realisasi investasi di Provinsi Banten per bulan September 2023 sudah tembus Rp78 triliun dari target Pemprov Banten sebesar Rp60 triliun.  

Namun, fakta investasi yang melejit itu tidak sejalan dengan jumlah pengangguran di Banten yang menempatkan sebagai provinsi dengan jumlah pengangguran tertinggi di Indonesia. 

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Banten merupakan yang tertinggi se-Indonesia. tingkat pengangguran di Banten pada periode Agustus 2023 sebesar 7,52 persen.

Presentase sebesar itu, membuat Banten menjadi provinsi dengan TPT tertinggi se-Indonesia, yang disusul oleh Jawa Barat yang sebesar 7,44 persen dan Kepulauan Riau 6,80 persen. Sedangkan, rata-rata nasional hanya di angka 5,32 persen.

Merespon hal itu, Virgoyanti menyebut bahwa angka pengangguran di Banten setiap tahunnya terus mengalami penurunan.

"Jadi, Banten itu kalau dari nasional memang sudah berada di lima besar. Akan tetapi, dari tahun ke tahun kita menunjukkan penurunan,” kata Virgojanti sebagaimana dilansir dari laman radarbanten.co.id. 

Mantan Kepala Bappeda Lebak inipun mengklaim bahwa jumlah pengangguran di Banten di bawah rata-rata nasional.

"Banten di tahun 2021, itukan sampai 8 persen. Tapi, kita sekarang sudah 7 persen. Kalau pasca pandemi kemarin kan memang kita banyak. Walaupun demikian secara nasional kita masih berada di bawah rata-rata nasional,” kata Virgo. 

Atas fakta itu, Virgo pun heran dengan hasil survei BPS tentang angka pengangguran ini. Ia mempertanyakan alat ukur dari BPS itu.

"Untuk itu sekarang ini, mungkin BPS ini perlu menghitung lagi orang kelihatan nggak kerja, tapi dia punya aktivitas. Saat ini kan banyak orang yang kerja freelance,” ucapnya.

Virgo menyebut bahwa seseorang yang tidak bekerja di kantor dan hanya menjalani usaha ataupun menjadi seorang freelancer saja tidak bisa disebut sebagai pengangguran.

"Ini yang perlu kita bicarakan, apakah yang kerja itu harus berangkat dari rumah ke kantor? Dari rumah ke pabrik? Orang di rumah duitnya banyak ya ngapain juga? Kalau memang kita sudah passive income ngapain capek-capek?" tanyanya. 

Sumber: