Prihatin Kecurangan PPDB, Menko PMK: Anak Jangan Dididik Curang, Nanti Jadi Koruptor

INFORADAR.ID --- Ada peringatan keras dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi, terkait banyaknya kecurangan soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.

Kata dia, seharusnya orangtua tidak berbuat curang demi memasukkan anaknya ke sekolah favorit. 

"Para orang tua harus menyadari anak berpotensi menjadi koruptor jika diajari curang sejak kecil," kata Muhadjir, Kamis, 13 Juli 2023.

Muhadjir mengingatkan, semestinya orang tua juga harus menyadari, kalau sejak awal anak-anaknya mulai dididik dengan cara-cara curang, nantinya anak tersebut berpotensi menjadi calon koruptor.

Sebagaimana diketahui, sistem zonasi yang diterapkan untuk PPDB banyak menimbulkan polemik dan ketidakpastian. 

Hal itu berakibat, banyak orang tua calon siswa memutar otak agar anaknya bisa diterima di sekolah yang diinginkan. 

Misalnya, kasus yang banyak terungkap dalam PPDB 2023 adalah banyaknya orang tua yang numpang Kartu Keluarga (KK) di alamat kerabatnya yang dekat dengan sekolah yang diinginkan tersebut. 

"Jadi, pendidikan moral itu wajib ditanamkan orang tuanya kepada anak-anaknya sejak dini. Kalau anaknya sudah dari awal diajari ketika masuk sekolah dengan cara yang curang, apa yang diharapkan dari anaknya nanti?" kata Muhadjir sebagaimaba dilansir dari laman PMJ News. 

Muhadjir menyarankan, pemerintah daerah seharusnya menyusun peraturan daerah (Perda) untuk menindak tegas tindakan curang tersebut. Hal ini akan menjadi solusi agar PPDB tidak terjadi kecurangan.

"Sekarang ini seharusnya, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab. Jadi, kalau ada kecurangan-kecurangan seperti ini betul-betul ada penindakan yang jelas," saran Muhadjir.

Untuk PPDB di Banten, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar sejak awal mengingatkan agar instansi terkait benar-benar menyiapkan proses PPDB dengan baik dan tidak ada kecurangan. 

Ia minta sekolah bebar-benar melakukan verifikasi atas berkas-berkas dari calon siswa. 

Misalnya, dua hari lalu Al Muktabar sampai harus melakukan verifikasi atas Kartu Keluarga (KK) calon siswa yang diterima di SMA Negeri 1 Kota Serang. Ia mendatangi permukiman penduduk di belakang SMAN 1 Kota Serang itu untuk mengecek kebenaran alamat yang tertera dalam KK tersebut, apakah benar warga setempat.

Ternyata, warga setempat tidak mengenal nama yang tertera di KK.

Sumber: